Advertisement
Demokrat Gabung dengan Pemerintahan Jokowi, Ini Kata PKB ...
Wakil Ketua sekaligus juru bicara Tim Kampanye Nasional Abdul Kadir Karding - Bisnis / Muhammad Ridwan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai bersuara soal Partai Demokrat yang menyatakan ingin memperkuat pemerintahan dengan bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi-KH Ma’ruf Amin.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa apabila Jokowi menghendaki ada tambahan koalisi, ini akan dibahas dengan partai pengusung.
Advertisement
Bergabungnya Demokrat diyakininya ingin berbagi kekuasaan.
“Makanya kan pasti akan dibahas di rapat-rapat nanti. Misalnya apa bentuk bargaining-nya. Apakah kabinet, apakah legislatif baik di MPR DPR, tentu nanti ada pembicaraan-pembicaraannya, dan itu akan dibahas,” katanya saat dihubungi, Selasa (13/8/2019).
Karding menjelaskan bahwa walaupun Indonesia menganut sistem presidensial, perlu ada penyeimbang yang melakukan kritik. Oleh karena itu perlu ada oposisi.
“Soal siapa yang mau jadi oposisi kita kan juga belum tau, belum melihat, yang jelas baru PKS yang menyatakan oposisi,” jelasnya.
Sementara itu, partai di luar pengusung Jokowi-Amin berada di tengah-tengah, kadang bergabung kadang oposisi.
“Idealnya oposisi kita dorong berkembang supaya ada kontrol, supaya ada diskusi setiap mengambil kebijakan. Itu akan membuat itu lebih matang demokrasinya,” ucap Karding.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan mengatakan bahwa komunikasi partainya terus berlangsung dengan partai pengusung Jokowi-Amin, termasuk PDIP.
Komunikasi secara informal dengan PDIP dilakukan bersama kader-kader yang memiliki akses dengan kepengurusan dan di legislatif.
“Sangat positif [tanggapannya] karena kebersamaan untuk membangun bangsa ini kan kita sepakati bersama. Kan akan lebih bagus kalau kita bersama-sama membangun bangsa untuk kepentingan rakyat,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Advertisement
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Advertisement
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
Advertisement
DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
Berita Pilihan
- DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
- Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
- Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
- Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
Advertisement
BPBD Gunungkidul Mulai Salurkan Bantuan Air Bersih ke Warga
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
- Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
Advertisement
Advertisement
