Advertisement
Pengamat Sebut KPI Tak Punya Hak Awasi Netflix dan Youtube
Ilustrasi medsos
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pengamat sosial Maman Suherman, atau akrab disapa dengan Kang Maman, menganggap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tdak berhak mengawasi konten media streaming Netflix, YouTube, maupuan layanan lain yang sejenis.
"KPI itu amanatnya mengawasi televisi dan radio frekuensi publik. Di [ranah] situ, bukan di [ranah] broadband seperti Netflix dan YouTube," kata Maman di sela diskusi "Sarasehan Nasional Penanganan Konten Asusila di Dunia Maya" di Gedung Museum Nasional Jakarta, Senin (12/8/2019).
Advertisement
Maman mengatakan amanat yang diberikan kepada KPI hanya untuk mengawasi konten free to air yang menggunakan frekuensi publik.
"Saya cuma mau bilang, [konten] radio dan televisi saja PR-nya masih banyak. [KPI] tidak usah terlalu luas [pengawasannya]," katanya.
BACA JUGA
Pengawasan konten digital seperti Netflix, YouTube, atau layanan sejenisnya, menurut Maman, harus dengan undang-undang yang lain dan bukan dengan Undang-Undang Penyiaran.
"Bukan KPI yang punya hak masuk ke situ [konten digital]. [Tapi] lembaga lain. Katanya, KPI mau masuk [pengawasan] ke situ [konten digital]. Menurut saya, [angkah itu] kurang tepat," katanya.
Berbeda dengan lembaga penyiaran free to air televisi ataupun radio, aplikasi seperti Netflix ataupun Youtube memiliki aturan layanan yang lebih rinci mencakup batasan umur penonton, setelan dan kendali orang tua, serta aturan lain.
Maman menilai layanan konten digital seperti Netflix ataupun Youtube cukup diawasi atau ditindak menggunakan undang-undang lain seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ataupun Undang-Undang Pornografi.
"Kalau KPI tiba-tiba masuk ke sana, buat saya cuma satu. KPI sedang menciptakan wacana ruang kekuasaannya. Menurut saya, masih banyak konten radio dan televisi yang harus diawasi dan dibina," ujar Maman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
IKN Dinilai Jadi Referensi Pembangunan Kota Masa Depan
KPK Dalami Dugaan Suap Proyek Era Bupati Bekasi Sebelumnya
Katedral Jakarta Gelar Misa Natal Khusus Lansia Perdana
Gus Yahya Pastikan Hadiri Silaturahim Kiai Sepuh NU di Lirboyo
Advertisement
KPK Cek Informasi Dugaan Aliran Dana Bank BJB ke Aura Kasih
Pengungsi Bencana Sumatera Bakal Terima BLT Minimal Rp8 Juta
Waspada Hujan Petir, BMKG Rilis Prakiraan Cuaca Kamis Ini
Libur Nataru, Arus Lalu Lintas Tol Cipali Ramai Lancar
Satgas PKH Selamatkan Rp6 Triliun, Prabowo: Jangan Mau Dilobi
Advertisement
Mendagri Imbau Perayaan Natal dan Tahun Baru Digelar Sederhana
Natal 2025, KPK Pastikan Hak Ibadah 12 Tahanan Terpenuhi
Puncak Arus Nataru, Hampir 1 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek
KPK Dalami Aset Usaha Ridwan Kamil yang Tak Dilaporkan di LHKPN
Polisi Tetapkan Dokter Detektif sebagai Tersangka UU ITE
Advertisement
Kardinal Suharyo Dijadwalkan Pimpin Misa Pontifikal Natal di Katedral
Berita Pilihan
- Satgas PKH Selamatkan Rp6 Triliun, Prabowo: Jangan Mau Dilobi
- Puncak Arus Nataru, Hampir 1 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek
- 25 Rest Area di Jalur Tol Jateng Siap Layani Arus Nataru
- Krisis Air Melanda Iran, Presiden Akui Situasi Kritis
- BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi di Pesisir Selatan Indonesia
Advertisement
Catat Jadwalnya, SIM dan Samsat Keliling DIY Tutup Sementara
Advertisement
Jogja Puncaki Urutan Destinasi Favorit Liburan Keluarga Akhir Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Batas Akhir Hari Ini, 28 Provinsi Wajib Umumkan UMP 2026
- Kasus Penipuan Perusahaan, Vonis YAM Diperberat Pengadilan Tinggi
- Tekan Emisi, Kilang Pertamina Gandeng Mitra Global Kembangkan WSA
- Warga Demangan Jogja Olah Sampah Organik dengan Biopori
- JSGI Tanam Puluhan Pohon di RTHP Keparakan Kidul
- UMP DIY 2026 Resmi Diumumkan, Kulonprogo Alami Kenaikan Tertinggi
- Prabowo Bahas Kampung Haji Indonesia di Mekkah
Advertisement
Advertisement
