Advertisement
Pengamat: Jokowi Jangan Korbankan Hak Prerogratif untuk Susun Kabinet

Advertisement
Harianjogja.com, KUPANG - Presiden Joko Widodo tidak boleh tunduk pada tekanan partai politik dalam menyusun kabinet kerja lima tahun ke depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Mikhael Raja Muda Bataona.
"Jika Jokowi tunduk pada tekanan partai politi, maka secara langsung Jokowi sudah mengorbankan martabatnya, sebagai seorang presiden di negara dengan sistem presidensial," kata Mikhael Bataona kepada Antara di Kupang, Senin (12/8/2019).
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan kabinet kerja Jokowi-Ma'ruf Amin dan manuver pimpinan partai politik dalam meminta jatah menteri.
Advertisement
Pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Unwira itu mengatakan, Jokowi jangan mengorbankan hak prerogatif dalam penyusunan kabinet kerja demi membarter kekuasaan.
"Prinsipnya adalah Jokowi jangan sampai mengorbankan hak prerogatifnya demi barter kekuasaan," kata Mikhael Bataona yang juga pengajar investigatif news dan jurnalisme konflik pada Fisip Unwira itu.
Menurut dia, sistem negara Indonesia adalah presidensial, di mana Presiden mempunyai hak prerogatif penuh untuk menentukan susunan kabinet.
Dengan berkaca pada situasi arus bawah politik saat ini, di mana Jokowi sepertinya terkunci oleh manuver berbagai Ketum parpol soal jatah menteri, maka Jokowi harus tegas.
Demi bangsa, kata dia, Jokowi harus berani membuat terobosan dengan menetapkan personil-personil kabinet yang mempunyai kapabilitas, kompetensi dan integritas, dan bukan melayani kepentingan partai-partai semata.
Minimal setengah dari isi kabinet mendatang adalah zaken kabinet, atau para profesional yang memahami masalah di bidang-bidang strategis yang hendak dibenahi lima tahun ini.
"Artinya, jika Jokowi tunduk pada tekanan partai politik maka secara langsung Jokowi sudah mengorbankan martabatnya sebagai seorang presiden di negara dengan sistem presidensial," katanya.
Dia menambahkan, dengan kuasanya yang sangat besar, sudah saatnya Jokowi tegas dalam hal profesionalitas anggota kabinet demi Indonesia yang maju.
Jika tidak, maka Pemilu yang berdarah-darah dengan biaya sangat mahal bernilai puluhan triliun rupiah, pada akhirnya hanya menjadi sebuah akrobat politik tanpa makna, karena direndahkan hanya untuk bagi-bagi kursi yang tidak berbasis asas akuntabikitas dan pro pada semangat meritokrasi, kata Mikhael Bataona.
Semangat meritokrasi yaitu semangat untuk membuat penempatan jabatan berdasarkan keahlian dan kemampuan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Hari Pertama MPLS di SMPN 1 Banguntapan Dimulai dengan Penyerahan Simbolis Siswa Baru
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tukin ASN DKI yang Telat di Hari Pertama Sekolah akan Dipotong
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
Advertisement
Advertisement