KPK Geledah Kantor Bea Cukai Kudus dan PT Djarum, Penyidikan Kasus Impor Berlanjut
KPK menggeledah kantor Bea Cukai Kudus dan PT Djarum dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi importasi barang.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan keterangan pers usai pengukuhan dirinya sebagai Ketua Umum PDIP periode 2019-2024 dalam Kongres V PDI Perjuangan, di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (8/8/2019). /ANTARA FOTO-Fikri Yusuf
Harianjogja.com, DENPASAR-- Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pandangannya soal wacana menteri muda dalam kabinet Joko Widodo periode kedua.
"Saya pernah kan bicara kalau nanti ada wacana urusan kabinet, bukan saya merendahkan, kalau anak muda dan pintar tapi dia belum pernah menjalankan proses di tata pemerintahan negara itu bisa saja tidak berhasil," kata Megawati, di sela Kongres V PDIP, di Bali, Kamis (9/8/2019).
Megawati yang baru saja dikukuhkan kembali dalam Kongres V PDIP, mengatakan jangankan figur muda, figur tua pun juga belum tentu berhasil. Berdasarkan pengalaman Mega, seseorang yang hendak masuk dalam dunia politik pemerintahan, setidaknya harus pernah menjadi anggota DPR RI lebih dulu.
"Bukan mengatakan dia tidak \'qualified\' yang ini \'qualified\'. Jangan diputar balik, jangan. Ini Masalah bangsa dan negara, harus yang jadi adalah orang-orang kompeten yang punya pengalaman di bidang politik," kata Megawati pula.
Dia mencontohkan, kalau ada anak muda berhasil di bidang perusahaan, belum tentu akan berhasil di pemerintahan.
"Karena perusahaan ini adalah miliknya, dia bisa memecat orang setiap saat. Tapi di pemerintahan jangan lupa ada yang harus dikendalikan yaitu PNS, yaitu orang yang menetap hanya ganti-ganti bos. Bayangkan kalau ini didikotomikan dan sepertinya dengan mudah orang masuk tanpa mengetahui perundangan," ujar Megawati lagi.
Megawati menyampaikan ketika seseorang sudah pernah menjadi anggota DPR, maka menjadi mudah untuk direkomendasikan dan untuk bekerja keras, karena orang itu sudah merasakan bagaimana kesulitan membuat undang-undang harus melakukan lobi dengan partai lain dan juga bermitra dengan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK menggeledah kantor Bea Cukai Kudus dan PT Djarum dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi importasi barang.
Jadwal KA Bandara YIA 29 Oktober 2026 tersedia untuk layanan reguler dan Xpress. Cek jam keberangkatan Jogja–YIA dan sebaliknya.
Jadwal KRL Solo-Jogja Kamis, 29 Oktober 2026 tersedia dalam 12 perjalanan dari Palur. Simak jam keberangkatan di setiap stasiun.
Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis, 29 Oktober 2026 tersedia dalam 15 perjalanan. Simak jam keberangkatan setiap stasiun dan tarif Rp8.000.
Anggaran infrastruktur Kulon Progo dalam KUA 2027 mencapai Rp425,2 miliar, dengan fokus pemeliharaan rutin dan rekonstruksi jalan.
Pemprov Jateng berkoordinasi dengan BKN, PPATK, dan OJK untuk menelusuri ASN yang diduga terlibat judi online serta menegakkan aturan disiplin.