Advertisement
Beda dengan Amien Rais, Ketum Zulkifli Hasan Minta PAN Dukung Jokowi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Jika politikus senior Amien Rais meminta Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menjadi oposisi pemerintah, beda halnya dengan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan.
Ia memberikan arah agar seluruh jajaran PAN mendukung pemerintah yang kontitusional, yakni pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo selama lima tahun ke depan.
Advertisement
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, Viva Yoga Mauladi mengatakan hal itu pada diskusi "Dialektika Demokrasi: Periode kedua Jokowi, Masihkah Larangan Aturan Rangkap Jabatan Diberlakukan?" di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (8/8/2019).
Menurut Mauladi, sikap resmi PAN untuk menentukan posisi politiknya, baru akan diputuskan pada forum rapat kerja nasional PAN yang akan diselenggarakan pada Agustus 2019, apakah akan mendukung pemerintah dan bergabung dengan partai-partai pendukung pemerintah atau berada di luar pemerintahan.
Namun, arahan Hasan itu, menurut dia, adalah seluruh jajaran PAN akan mendukung pemerintah yang konstitusional. "Pemerintah yang konstitusional adalah pemerintah yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang sah, yakni memenangkan pemilu presiden 2019," katanya.
Wakil ketua Komisi IV DPR ini menambahkan, masyarakat Indonesia sudah tahu siapa presiden dan wakil presiden terpilih yang sah, yakni Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
Namun, Mauladi menegaskan, bahwa PAN tidak akan meminta-minta jatah menteri kabinet, karena hal itu adalah hak prerogatif presiden.
Ia juga menjelaskan, dalam sistem politik nasional di Indonesia yang menganut sistem presidensial, tidak ada istilah opisisi, karena karena konfigurasi politik di tingkat nasional dan di tingkat daerah itu tidak sama.
Ia mencontohkan, di tingkat nasional PAN berkoalisi dengan Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mendukung calon presiden pada pemilu presiden 2019. Namun, di daerah koalisi partai berbeda-beda, tergantung pada konnstelasi politik di daerah tersebut.
Karena itu, kata dia, PAN juga memiliki kadernya yang menjadi kepala daerah. Padahal, kepala daerah yang merupakan pimpinan dari pemerintah daerah, menjalankan program kerja pemerintah pusat di daerahnya. "Bagaimana PAN mau bersikap oposisi dengan pemerintah, kalau kader PAN di daerah yang menjadi kepala daerah juga mendukung dan menjalankan program pemerintah," katanya.
Pada kesempatan dia mengusulkan agar DPR bersama pemerintah merumuskan lagi sistem politik nasional, apakah akan menerapkan sistem presidensial murni atau sistem parlementer.
Pada kesempatan tersebut, dia juga mengusulkan, sebaiknya pimpinan MPR diisi oleh seluruh fraksi di DPR plus kelompok DPD. "Jadi jumlahnya ada 10 orang, yakni sembilan dari fraksi-fraksi serta satu dari kelompok DPD," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Darurat, Kasus Demam Berdarah di Amerika Tembus 5,2 Juta, 1.800 Orang Meninggal
- Visa Umrah Kini Tidak Boleh Buat Piknik, Ini Aturan Barunya
- ASN Akan Dipindah ke Ibu Kota Nusantara Secara Bertahap hingga 2029, Ini Prioritasnya
- Ketua KPU Hasyim Asy'ari Kembali Dilaporkan Terkait dengan Kasus Asusila
- Arab Saudi Rilis Aturan Baru Visa Umrah 2024, Simak Informasi Lengkapnya
- Pemerintah dan DPR Didesak Segera Mengesahkan RUU Perampasan Aset
- Detik-detik Pasutri Terseret Banjir Lahar Hujan Semeru, Jembatan Ambrol saat Dilintasi
Advertisement
Advertisement