Menlu Sugiono Dorong Reformasi PBB dan Dewan Keamanan

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Luar Negeri RI Sugiono mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Keamanan PBB agar lebih relevan menghadapi dinamika global yang terus berkembang. Menurut Indonesia, sistem internasional saat ini perlu menyesuaikan diri dengan tantangan zaman, mulai dari konflik geopolitik hingga isu kecerdasan buatan dan lingkungan.

Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono dalam forum Open Debate United Nations Security Council yang dipimpin Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, selaku presiden Dewan Keamanan PBB saat ini di New York, Amerika Serikat, Selasa (26/5/2026).

“Kalau dalam bahasa yang lebih mudah kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketuai bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca perang dunia ke-2 waktu itu,” kata Sugiono melalui keterangan video yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sugiono menilai sistem internasional yang dibentuk pasca-Perang Dunia II belum sepenuhnya mampu menjawab perubahan global selama 80 tahun terakhir. Menurut dia, berbagai konflik baru dan tantangan internasional membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dari PBB maupun Dewan Keamanan.

Soroti Representasi Global South

Dalam forum tersebut, Indonesia juga menyoroti masih terbatasnya representasi negara-negara Global South di Dewan Keamanan PBB. Selain itu, penggunaan hak veto dinilai kerap menghambat penyelesaian berbagai persoalan internasional yang membutuhkan keputusan cepat dan adil.

“Dan saya kira message yang disampaikan juga seragam bahwa PBB, kita tidak ingin PBB kehilangan relevansinya tapi kita semua ingin bahwa PBB semakin kuat menghadapi dinamika yang terjadi secara global. Karena kita juga paham tantangan-tantangan baru di dunia saat ini terus berkembang diantaranya kecerdasan buatan, kemudian isu-isu lingkungan,” sambung Sugiono.

Indonesia juga kembali menegaskan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara. Pemerintah menilai isu Palestina menjadi salah satu ujian utama terhadap kredibilitas dan efektivitas PBB dalam menjaga perdamaian dunia.

“Kemerdekaan rakyat Palestina berdasarkan solusi dua negara merupakan sesuatu yang mutlak harus dicapai dan untuk ini tentu saja peran PBB, peran Dewan Keamanan merupakan sesuatu yang sangat instrumental dalam rangka mencapai tujuan tersebut,” ujar Sugiono.

Tekankan Hukum Laut dan Perdamaian Dunia

Selain isu Palestina, Indonesia menyoroti pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS, guna menjaga stabilitas kawasan dan mencegah laut dijadikan arena konflik maupun alat tekanan politik antarnegara.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memandang pengakuan terhadap wilayah kepulauan dan jalur laut internasional sebagai kepentingan strategis yang harus dijaga melalui sistem internasional yang kuat dan adil.

Sugiono juga meminta perlindungan lebih besar terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB menyusul gugurnya empat personel Indonesia yang tergabung dalam misi UNIFIL.

“Perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian bukan sesuatu yang opsional, tetapi merupakan kewajiban,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : ANtara