Advertisement
Hong Kong Dilanda Kekacauan Terparah Sejak Diserahkan kepada China
Pengunjuk rasa memblokir jalan di Cross-Harbour Tunnel, Hong Kong, China, Senin (5/8/2019). - Reuters/Eloisa Lopez
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA - Kekacauan politik di Hong Kong menyusul kebijakan ekstradisi China menjadi yang terparah sejak wilayah tersebut diserahkan oleh Inggris kepada Tiongkok pada 1997.
Sebagaimana dikutip dari Reuters, Rabu (7/8/2019), Kepala Kantor Urusan Hong Kong dan Makau Pemerintahan Republik Rakyat China menilai protes tersebut masih berlangsung secara masif. Peristiwa itu pun telah mengancam stabilitas wilayah yang menjadi salah satu pusat keuangan Asia tersebut.
Advertisement
“Krisis Hong Kong telah berlangsung selama 60 hari dan semakin memburuk,” kata Zhang Xiaoming, salah satu Pejabat China paling senior yang mengawasi urusan Hong Kong di sela pertemuan di Kota Shenzhen, China Selatan.
Menurutnya, kondisi Hong Kong saat ini menjadi yang terparah sejak penyerahan kembali wilayah itu kepada China dari Inggris
“Kegiatan kekerasan semakin intensif dan dampaknya terhadap masyarakat menyebar lebih luas. Dapat dikatakan saat ini Hong Kong menghadapi situasi paling parah sejak penyerahannya,” ujarnya.
Hong Kong telah menghadapi protes selama beberapa bulan yang kerap kali berujung bentrokan antara aparat keamanan dan demonstran. Protes tersebut awalnya dipicu oleh penentangan terhadap undang-undang ekstradisi yang pelaksanaannya telah ditangguhkan.
Meski demikian, protes yang dilakukan masyarakat terus berlangsung, dan kini tuntutan protes meluas sebagai tantangan langsung kepada Pemerintah Hong Kong di bawah Carrie Lam.
Para demonstran menuntut hak demokrasi penuh. Gelombang protes besar kembali terjadi pada Rabu lalu waktu setempat, yang menggoyang kekuasaan Tiongkok di bawah Presiden China Xi Jinping yang sedang menghadapi perang dagang dengan Amerika Serikat, dan ekonomi yang melambat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Top Ten News Harianjogja.com, Minggu 6 Juli 2025: Kasus Mas-mas Pelayaran, Kapolda DIY Digugat hingga Sekolah Kekurangan Siswa
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement
