Advertisement
Wapres JK Akui Biaya Hidup Keluarganya Ditopang oleh Istri
Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka Rakernas Ipemi di Jakarta, Senin (29/7/2019). - Bisnis/Anggara Pernando
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Ada yang menarik dari pidato Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Rapat Kerja Nasional Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) di Jakarta, Senin (29/7/2019).
JK menilai bantuan keuangan dari bisnis istrinya mampu menjaga ekonomi keluarganya tetap stabil.
Advertisement
"Saya di Jakarta ini kalau dihitung penghasilan sebagai Wakil Presiden, tidak bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan istri yang juga pengusaha," ujarnya.
Menurutnya, penghasilan sebagai wakil presiden bukan penopang utama ekonomi keluarganya. "Jadi biaya keluarga lebih banyak didukung penghasilan istri saya sebagai pengusaha," katanya.
Jusuf Kalla yang masa mudanya merupakan seorang pengusaha itu menyebutkan selain sang istri, ibunya juga seorang pengusaha yang pernah menjadi penopang ekonomi keluarga.
"Saya bisa berdiri di sini [sebagai wakil presiden] karena dukungan dua pengusaha wanita muslimah. Pertama, Ibu saya. Pada waktu ekonomi keluarga mengalami krisis karena krisis dunia, maka yang maju adalah ekonomi ibu saya [sebagai pengusaha]. Dialah yang mendukung kami semua," katanya.
Untuk diketahui gaji Presiden dan Wakil Presiden RI mengacu kepada UU No. 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam beleid itu gaji Wakil Presiden RI adalah empat kali gaji pokok tertinggi dari pejabat negara, selain wapres dan presiden itu sendiri. Sementara itu menurut UU No. 75 Tahun 2000, di Pasal 1 disebutkan bahwa gaji tertinggi pejabat negara Rp 5.040.000. Artinya saat ini gaji Wakil Presiden berkisar sebesar Rp 20.160.000. Selain gaji pokok, Wakil Presiden masih memiliki sejumlah tunjangan dan honorarium yang diatur melalui keputusan presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Tegas! UGM Tolak Peserta Masuk Ujian Mandiri yang Tak Sesuai Aturan
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement
