Amran Sebut Satu Grup Penggilingan Raup Rp2 Triliun per Bulan
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan satu grup penggilingan beras meraup keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan. Kementan menyebut potensi k
Presiden Joko Widodo (kiri) berjalan bersama Ketua Umum Partai Nasedem saat menghadiri pembukaan sekolah legislatif Partai Nasdem di Jakarta, Selasa (16/7/2019). /ANTARA FOTO-Akbar Nugroho Gumay
Harianjogja.com, JAKARTA - Partai NasDem tidak akan meminta jatah kursi menteri maupun jabatan lain dari Presiden Joko Widodo.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan kursi menteri adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo sebagai presiden terpilih 2019-2024 sehingga partainya tidak menargetkan jumlah kursi dalam kabinet.
"Tidak ada target apa-apa, itu semua terserah hak prerogratif presiden. Sama sekali bukan mempertahankan, atau meminta kembali, iya enggak? Jadi kebijakan presiden secara totalitas mendapatkan dukungan dari NasDem," kata Surya Paloh di Kampus Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2019).
Surya Paloh menyampaikan hal tersebut seusai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara Pembukaan Sekolah Legislatif Partai Nasdem 2019 Angkatan Pertama di lokasi yang sama.
Dalam sambutan di acara pembukaan tersebut, Surya Paloh juga mengatakan bahwa ia juga tidak meminta jumlah kursi di kabinet.
"Kalau bapak masih anggap penting NasDem di kabinet, tempatkan, tapi kalau berpikir pembantu-pembantu saya dari NasDem ini sontoloyo, jangan kasih apa-apa NasDem itu," kata Surya Paloh dalam sambutannya.
Saat ini ada dua kader NasDem dalam Kabinet Kerja yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.
"Apapun yang terbaik yang dianggap Presiden Jokowi, di dalam tentukan arah perjalanan pemerintahan ke depan NasDem akan mendukungnya. Kalau diminta saran pada NasDem, Nasdem kan berikan saran, diminta pendapat, pasti berikan, tapi ini kan belum ada," ungkap Surya.
NasDem, menurut Surya, juga tahu diri tidak meminta kursi Ketua MPR.
"Ah NasDem itu harus tahu diri dia. Jangan, sudah tahu bukan parpol pemenang, bukan juga pemenang kedua masih juga kepengen ketua (MPR). NasDem harus tahu berkaca diri. Sudah cukup dia unsur pimpinan dia sudah bagus berjuang lagi supaya dia jadi pimpinan ketua. Ya kan ini kan kita ini kadang-kadang selalu kepingin lebih hingga pake jas kebesaran. Nah NasDem gak mau itu," jelas Surya.
Ia pun mengaku belum membicarakan kesepakatan kursi ketua MPR dengan partai lain meski sejumlah partai yaitu PKB dan Golkar sudah menyampaikan secara langsung keinginan mereka untuk menduduki kursi ketua MPR.
"Itu kan PKB, tanya sama ketua PKB kawan, adik saya itu memang dia selalu merasa dia yang paling pantas dan saya hormati itu. Saya hormati. Jadi tidak ada yang salah biasa adik lebih gesit dari kakak, tapi nanti kita bicarakan, boleh saja kita duduk bicara-bicara ya," ungkap Surya.
Pada periode 2019-2024 ini, NasDem mendapat 59 kursi di DPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan satu grup penggilingan beras meraup keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan. Kementan menyebut potensi k
DLH Kulonprogo mengimbau warga tidak membakar sampah selama musim kemarau karena berisiko memicu kebakaran lahan dan melanggar aturan.
PT Pegadaian (Persero) secara resmi memasuki babak baru dalam pengelolaan hubungan ketenagakerjaan yang inklusif dan berkeadilan
BMKG memprediksi El Nino bertahan hingga awal 2027 dan memicu kemarau lebih kering dengan risiko kekeringan serta karhutla yang meningkat.
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan dinilai memberikan manfaat besar dalam memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan.
Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid divonis 2 tahun penjara dalam kasus korupsi, lebih ringan dari tuntutan jaksa 8 tahun 6 bulan.