Penetapan Lokasi Tol Jogja-Solo & Jogja-Bawen Diharapkan Selesai Oktober

Harianjogja.com, KLATEN – Penetapan lokasi Tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen diharapkan selesai Oktober tahun ini agar proyek tersebut bisa dimulai tahun depan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jalan tol Solo-Jogja dan Jogja-Bawen, Wijayanto, mengatakan trase jalan tol sudah final setelah ada penetapan lokasi (penlok). Soal kemungkinan trase berubah terkait usulan perubahan rute yang berdekatan dengan umbul di Klaten, Wijayanto mengatakan kemungkinan tersebut tergantung dari aturan yang tidak membolehkan.

“Yang jelas ada beberapa hal yang perlu kami tampung dulu dan keputusan akhir ada di Kementerian PUPR,” kata dia, Senin (15/7/2019)

Wijayanto menjelaskan tahapan proyek jalan tol Solo-Jogja sudah dimulai. Dokumen perencanaan proyek tersebut sudah disampaikan ke gubernur serta bupati. “Tinggal menunggu kapan diundang untuk ekspose dengan gubernur dan kami mengajukan permohonan untuk penlok,” ujar dia.

Wijayanto mengatakan konsorsium pelaksana proyek tol Jogja-Solo berharap penlok bisa rampung pada Oktober mendatang. “Sehingga tahun depan [2020] harapannya sudah berlari untuk pengadaan,” ucap dia.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) masih menunggu desain proyek Tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kemen PUPR). Pemprov Jateng menyatakan rute dua tol tersebut masih bisa berubah.

“Yang penting persetujuan prinsip sudah oke. Tinggal mencari penlok [penetapan lokasi] dengan desain yang sudah disiapkan. Saya sudah laporkan langsung ke presiden dan bicara dengan menteri. Ada dua yang akan dikerjakan yakni Bawen-Jogja dan Solo-Jogja,” kata Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, saat ditemui wartawan di Lapangan Marangan, Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kamis (11/7/2019).

Desain jalan tol saat ini masih digarap Kemen PUPR. Setelah desain rampung, Pemprov Jateng segera menyelesaikan penlok. Keberadaan jalan tol diharapkan menghidupkan kawasan Jogja-Solo-Semarang (Joglosemar) terutama ekonomi kreatif serta pariwisata.

“Ini yang kemarin kami mohonkan ke Pusat untuk membantu pengembangan Jateng khususnya wilayah Borobudur raya,” kata dia.

Ganjar mengatakan perubahan rute masih memungkinkan berubah sebelum ada penlok. Menurut dia, potensi penolakan warga yang terdampak jalan tol menjadi hal wajar. Dia menjelaskan perlu sosialisasi ke masyraakat agar tak ada pemaksaan untuk memuluskan rencana proyek jalan tol.

“Dan masyarakat mengerti akan kepentingan umum yang lebih banyak. Secara individu boleh menolak. Tetapi kalau kepentingan umum lebih banyak harus mengalah dengan cara apa? Kalau ngalah tok ya tidak boleh. Maka ada ganti. Gantinya apa? Dulu namanya ganti rugi mungkin sekarang namanya ganti untung. Tetapi harus ada tim appraisal independen yang bisa memberikan kisaran penggantian,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Solopos