Advertisement
Mau Ngasih Gratis, Warga Sleman Ini Bingung Kausnya Mau Dibayar oleh Ganjar Pranowo
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA-- Seorang warga Sleman dibikin bingung dengan tanggapan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Jeffry Yohanes Francisco, 32 yang merupakan penggiat angkutan umum berniat tulus memberi kaus gratis kepada Ganjar Pranowo, tapi ditolak. Ganjar justru ingin membeli kaus bergambar bus tersebut.
“Niat saya mau kasih saja, sudah seneng kalau kaus saya dipakai Pak Ganjar, lha kok malah jadinya dibeli,” kata warga Werdomartani, Ngemplak, Sleman itu.
Advertisement
Jeffry bercerita. Awalnya melihat percakapan twitter antara Ganjar dan akun penjual sarung batik, Selasa (9/7/2019).
Iseng, Jeffry ikut nimbrung menawarkan kaos @ayonaikbis.com. Tak disangka, akun @ganjarpranowo membalas kicauannya. "Kirim kantor. Berapa harganya?", tulis Ganjar.
“Saya kaget kok malah mau dibeli. Padahal niat saya bukan mau endorse kaos, tetapi kampanye, mengajak ayo naik bus,” ujar Jeffry saat dihubungi Rabu, (10/7/2019).
Kaos kampanye naik bus itu dibanderol Rp105.000. Ganjar tetap menolak diberi meski Jeffry sudah menjelaskan maksudnya. "Katanya pak Ganjar, 'Jangan, itu gratifikasi. Saya beli saja ya. Desainnya bagus kok'," katanya.
Sikap Ganjar yang di luar dugaannya itu mencengangkan bagi Jeffry. Sesuatu yang tidak umum bahkan untuk pejabat zaman sekarang. "Top banget. Selain menolak gratifikasi, dia juga menghargai karya orang lain," ujarnya.
Pengalaman serupa juga pernah dialami Diah Wahyu, pemilik usaha batik bahan pewarna alam asal Purworejo. Hasil goresan batik bermotif banteng miliknya pernah dibeli Ganjar seharga Rp 1,5 juta.
Padahal awalnya Diah hendak memberikan batiknya sebagai kenang-kenangan. "Batiknya sudah dikenakan saja senang banget. Apalagi ini dibeli juga. Senang bisa diendorse pak gubernur langsung," ceritanya.
Bukan hanya pemberian bernilai ratusan ribu rupiah saja. Ganjar juga pernah menolak pemberian tanaman bonsai seharga puluhan juta rupiah dari Sarno Kosasih, Ketua Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) Semarang pada Maret 2018 lalu.
Jika dirunut. Sejak menjabat Gubernur pada 2013, Ganjar konsisten menerapkan gerakan antikorupsi. Hal pertama yang ia gariskan adalah aturan penghapusan gratifikasi untuk pejabat Pemprov Jateng. Dari pemberian sehari-hari dari warga dan pengusaha hingga parsel lebaran.
Hasilnya, sejak 2015 Pemprov Jateng selalu memperoleh penghargaan dari KPK selama empat tahun bertutut-turut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mulai dari penghargaan pengendalian gratifikasi dengan jumlah laporan gratifikasi terbanyak, pemerintah daerah dengan sistem pengendalian gratifikasi terbaik, tingkat kepatuhan LHKPN terbaik, hingga penerapan LHKPN terbaik.
"Tradisi saya adalah saya beli saja daripada kamu ngasih. Karena dari situ ada nilai-nilai antigratifikasi dan antikorupsi. Untuk mengurangi potensi suap ya kita beli saja," tutup politikus PDIP tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Berita Lainnya
- Nathan Tjoe Aon Gabung Lagi, STY Yakin Kejutkan Korsel Jumat Dini Hari
- Lobi Erick Thohir Jempol, SC Heerenveen Lepas Nathan Tjoe hingga Akhir Turnamen
- Kecelakaan di Jalan Solo-Jogja Delanggu Klaten, Pemotor asal Magetan Meninggal
- Prediksi Susunan Pemain Persik Kediri Vs PSS, Misi Sleman Hindari Degradasi
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Rabu 24 April 2024, Tiket Rp50 Ribu
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
- Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
- PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
- Lima Polisi Terlibat Kasus Narkoba, Kompolnas: Atasan Langsung Juga Harus Diperiksa
Advertisement
Advertisement