11 Jalan di Boyolali Masuk Zona Rawan Kecelakaan, Ini Daftarnya
Dishub Boyolali identifikasi 11 ruas jalan rawan kecelakaan. Empat ruas jadi prioritas dalam RAK LLAJ 2026–2031.
Mardani Ali Sera./Suara.com-Ria Rizki
Harianjogja.com, JAKARTA - PKS dipastikan tidak akan masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menegaskan kalau posisi partai politiknya adalah sebagai oposisi dalam pemerintahan Jokowi-Ma\'ruf Amin untuk periode 2019-2024.
"Oposisi," ujar Mardani Ali kepada Okezone-jaringan Harianjogja.com, Rabu (10/7/2019).
Mardani Ali pun menilai kalau menjadi oposisi bukanlah sesuatu yang harus dipandang sebelah mata atau negatif. Ia pun menyebutkan menjadi oposisi memiliki kemuliaan tersendiri.
"Menjadi oposisi juga mulia," ungkapnya.
Oleh sebab itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini mengungkapkan bahwa partainya akan menjadi oposisi yang seterusnya akan mengawal pemerintahan ke depan.
"PKS istiqomah insya Allah mengawal pemerintah," pungkas Mardani Ali.
Seperti diberitakan sebelumnya, Mardani Ali sempat mengatakan kalau PKS akan menentukan sikap partainya pada sidang Majelis Syuro PKS yang rencananya digelar sebelum pelantikan presiden pada Oktober 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Dishub Boyolali identifikasi 11 ruas jalan rawan kecelakaan. Empat ruas jadi prioritas dalam RAK LLAJ 2026–2031.
Harga barang diprediksi naik pada akhir 2026 akibat biaya produksi dan pelemahan rupiah. Daya beli masyarakat terancam melemah.
BLT Rp900 ribu dari Kemensos cair atau tidak Juli 2026? Cek status penerima bansos lewat website dan aplikasi resmi berikut ini.
Komisi III DPR RI akan membentuk tim pengawas usai Febrie Adriansyah mundur dari Jampidsus. Penanganan kasus korupsi diminta tetap berjalan.
Kejati Jawa Tengah memastikan tidak ada penggeledahan atau pemeriksaan terkait SPPG. Aktivitas kejaksaan hanya sebatas pengumpulan data di lapangan.
Presiden Prabowo Subianto minta birokrat, TNI, Polri, dan jaksa introspeksi. Tegaskan aparatur negara milik rakyat dan korupsi tidak boleh dibiarkan.