Advertisement
Ibaratkan Kucing dan Anjing, Pengamat Politik Gambarkan Partai yang Minta-Minta Kursi Menteri ke Jokowi
ILustrasi lelang jabatan - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Gelagat sejumlah parpol belakangan yang meminta kursi menteri ke presiden terpilih Joko Widodo dikomentari pengamat politik dari Voxpol Center Research and Consulting.
Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai tak ada yang salah dalam fatsun politik partai pengusung Jokowi-Ma'ruf, yang secara terang-terangan meminta jatah menteri dan mengumumkannya ke publik.
Advertisement
Menurut dia, secara etika memang tak ada yang dilanggar karena partai memang berhak mengusulkan nama-nama calon menterinya. Hanya saja, kata dia, penunjukan menteri tersebut mutlak sebagai hak prerogatif Presiden.
"Kebanyakan partai hari ini memang partai yang merekomendasikan ke presiden dan itu memang tidak semua partai. Karena PDIP mereka nggak mau menyodorkan nama. Tapi presiden paham betul partai pengusung siapa, partai paling banyak kursi di parlemen siapa dan siapa mesin partai yang ikut pemenangan," ujar Pangi kepada Okezone-jaringan Harianjogja.com, Rabu (10/7/2019).
Pangi menegaskan, ketum parpol tak akan bisa mengintervensi Jokowi dalam menyusun kabinet kerja jilid II. Menurut dia, selama ini para ketum parpol tersebut tengah berupaya agar partainya punya banyak pos di pemerintahan.
"Ada yang namanya kucing diam-diam tidak mengeong tapi dapat tulang dari majikannya, ada juga anjing yang mengonggong ya dengan meminta ke majikannya tulang. Jadi seperti itu juga ada partai yang mengonggong ada juga partai yang mengeong," terangnya.
Pangi menerangkan, tujuan parpol berdiri memang untuk mengikuti Pemilu. Sehingga, bila calon yang didukungnya menang maka parpol tersebut akan berhak mendapatkan "kue" kekuasaan.
"Setelah memenangkan pertarungan memang parpol itu kemudian saling membagi kekuasaan. Kemudian saling membagi harta rampasan perang dan ini banyak hal. Partai punya hak untuk minta kursi itu dan presiden punya hak untuk menilai. Kita tidak tahu apa ukuran dan indikatornya," jelasnya.
Pangi menekankan agar parpol harus berkaca pada permintaan kursi menteri kepada Jokowi. Apalagi, lanjut dia, jumlah kursi yang diminta terlalu banyak ketimbang peran parpol tersebut dalam kemenangan petahana.
"Yang lebih baik problemnya apakah layak atau tidak kader itu jadi menteri. Ini orang ahli atau tidak, dan bisa membantu presiden," sambungnya.
"Karena pada akhirnya presiden nanti tidak sibuk reshuffle. Apakah mau kementerian itu nantinya mulai dari 0 lagi untuk memilih pejabat publik. Pembantu presiden harus dipilih dengan semangat kehati-hatian karena kalau nanti nggak ahli maka akan menuju kehancuran," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Aktivis KontraS Andrie Yunus Diserang Air Keras di Jakarta
- KPK Ungkap Pembagian Kuota Haji 2024 oleh Yaqut Cholil Qoumas
- Skandal Haji Eks Menag Yaqut: Kode T0, Bayar Rp84 Juta Bisa Berangkat
- Gugatan Kalah, KPK Jebloskan Mantan Menag Yaqut ke Rutan Merah Putih
- Hashim Djojohadikusumo Akan Pimpin Satgas Pembiayaan Taman Nasional
Advertisement
Jadwal KRL Jogja-Solo Sabtu 14 Maret 2026 dari Tugu ke Palur
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Negara Luar Rebutan Pupuk Urea Indonesia, Pemerintah Bidik Ekspor
- Hari Raya Nyepi 2026: Bandara Ngurah Rai Berhenti Tutup 24 Jam
- Jelang Lebaran, Kota Jogja Intensifkan Pengawasan Daging Sapi di Pasar
- KPK Sita Aset Rp100 Miliar Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji Yaqut
- Polda DIY Ungkap 56 Kasus Pekat Selama Operasi Pekat Progo 2026
- Dana Desa di Bantul Dipangkas, Lurah: Infrastruktur Terpaksa Berhenti
- KY Gandeng Media Massa Telusuri Rekam Jejak Calon Hakim Agung 2026
Advertisement
Advertisement








