Ibaratkan Kucing dan Anjing, Pengamat Politik Gambarkan Partai yang Minta-Minta Kursi Menteri ke Jokowi

ILustrasi lelang jabatan - JIBI
10 Juli 2019 19:07 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Gelagat sejumlah parpol belakangan yang meminta kursi menteri ke presiden terpilih  Joko Widodo dikomentari pengamat politik dari Voxpol Center Research and Consulting.

Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai tak ada yang salah dalam fatsun politik partai pengusung Jokowi-Ma'ruf, yang secara terang-terangan meminta jatah menteri dan mengumumkannya ke publik.

Menurut dia, secara etika memang tak ada yang dilanggar karena partai memang berhak mengusulkan nama-nama calon menterinya. Hanya saja, kata dia, penunjukan menteri tersebut mutlak sebagai hak prerogatif Presiden.

"Kebanyakan partai hari ini memang partai yang merekomendasikan ke presiden dan itu memang tidak semua partai. Karena PDIP mereka nggak mau menyodorkan nama. Tapi presiden paham betul partai pengusung siapa, partai paling banyak kursi di parlemen siapa dan siapa mesin partai yang ikut pemenangan," ujar Pangi kepada Okezone-jaringan Harianjogja.com, Rabu (10/7/2019).

Pangi menegaskan, ketum parpol tak akan bisa mengintervensi Jokowi dalam menyusun kabinet kerja jilid II. Menurut dia, selama ini para ketum parpol tersebut tengah berupaya agar partainya punya banyak pos di pemerintahan.

"Ada yang namanya kucing diam-diam tidak mengeong tapi dapat tulang dari majikannya, ada juga anjing yang mengonggong ya dengan meminta ke majikannya tulang. Jadi seperti itu juga ada partai yang mengonggong ada juga partai yang mengeong," terangnya.

Pangi menerangkan, tujuan parpol berdiri memang untuk mengikuti Pemilu. Sehingga, bila calon yang didukungnya menang maka parpol tersebut akan berhak mendapatkan "kue" kekuasaan.

"Setelah memenangkan pertarungan memang parpol itu kemudian saling membagi kekuasaan. Kemudian saling membagi harta rampasan perang dan ini banyak hal. Partai punya hak untuk minta kursi itu dan presiden punya hak untuk menilai. Kita tidak tahu apa ukuran dan indikatornya," jelasnya.

Pangi menekankan agar parpol harus berkaca pada permintaan kursi menteri kepada Jokowi. Apalagi, lanjut dia, jumlah kursi yang diminta terlalu banyak ketimbang peran parpol tersebut dalam kemenangan petahana.

"Yang lebih baik problemnya apakah layak atau tidak kader itu jadi menteri. Ini orang ahli atau tidak, dan bisa membantu presiden," sambungnya.

"Karena pada akhirnya presiden nanti tidak sibuk reshuffle. Apakah mau kementerian itu nantinya mulai dari 0 lagi untuk memilih pejabat publik. Pembantu presiden harus dipilih dengan semangat kehati-hatian karena kalau nanti nggak ahli maka akan menuju kehancuran," pungkasnya.

Sumber : Okezone.com