Advertisement
Ini Alasan Bamsoet Belum Deklarasi Calon Ketua Umum Golkar
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo. JIBI/Bisnis - Jaffry Prabu Prakoso
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Sampai saat ini baru Airlangga Hartarto yang telah mendeklarasikan calon Ketua Umum Partai Golkar.
Ada satu penantang Airlangga Hartarto, tapi belum mengumumkan pencalonannya, yaitu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet.
Advertisement
Bambang mengatakan bahwa hingga kini belum mau deklarasi. Alasannya, agenda pergantian ketua belum keluar.
“Bagaimana mau deklarasi, orang lapangan munas [musyawarah nasional] belum siap. Kalau kita deklarasi sekarang tahu-tahu munas lima tahun lagi gimana?” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/7/2019).
Bambang menjelaskan bahwa dia baru akan deklarasi apabila pengurus pusat sudah mengumumkan jadwal. Setelah itu baru dia akan menyatakan diri siap berebut kursi ketua.
Di sisi lain rapat pleno mempersiapkan munas juga belum ada kabarnya. Bamsoet yang juga Wakil Korbid Pratama Golkar masih menunggu undangan.
“Saya sebagai pengurus harian dan beberapa pengurus harian lainnya, ada bendahara umum yang sampai hari ini belum diajak bicara atau rapat-rapat. Kemudian ada bidang-bidang lain, korbid-korbid belum ada pembicaraan untuk munas ataupun pleno atau rapimnas,” ucapnya.
Baik Bambang atau Airlangga mengaku sudah mendapat dukungan dari 400 Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Suara ini cukup sebagai langkah awal maju sebagai calon ketua.
Berdasarkan peraturan organisasi, syarat untuk menjadi calon ketua harus mendapat dukungan 30 persen dari 556 ketua dari DPD II dan II. Mereka adalah pemilik suara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Aktivis HAM Dokumentasikan Kejahatan Bashar al-Assad Terhadap 6.000 Petugas
Presiden Prabowo Hargai PDIP di Luar Pemerintahan
ASN Singapura Terbaik di Dunia, Begini Kondisi ASN Indonesia
Golkar Hargai Ketidakhadiran Jokowi di Undangan HUT Partai
Advertisement
Percepatan Akses Obat dan Vaksin Inovatif, Kemenkes Akan Bikin Satgas
Sistem Zonasi dalam PPDB Diminta Berbasis Hak Anak
Mantan Menkumham Yassona Laoly Dipanggil KPK sebagai Saksi
Advertisement
Pemerintah Diminta Susun Peta Jalan untuk Mengatasi Masalah PPDB Zonasi
Gelar Sidang, Dewas KPK Jatuhkan 109 Sanksi Etik, Ada Nama Firli Bahuri
Serah Terima Program TJSL 2024 Bantuan Pengembangan Kelompok Usaha Urban Farming
Indonesia Desak Israel Patuhi Gencatan Senjata di Jalur Gaza
Advertisement
Berita Pilihan
- Pilkada Jakarta Bersih dari Gugatan Sengketa, Pramono-Rano Karno Sah Menangkan Pemilihan
- Sistem Zonasi dalam PPDB Diminta Berbasis Hak Anak
- Mantan Menkumham Yassona Laoly Dipanggil KPK sebagai Saksi
- Pemerintah Diminta Susun Peta Jalan untuk Mengatasi Masalah PPDB Zonasi
- Kantor Presiden Korea Selatan Digerebek Polisi Buntut Darurat Militer
Advertisement
Polres Kulonprogo Lakukan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Wisata Selama Libur Natal dan Tahun Baru
Advertisement
Mingguan (Jalan-Jalan 14 Desember) - Jogja Selalu Merayakan Buku
Advertisement
Berita Populer
- Sejumlah Negara Eropa Tangguhkan Proses Suaka untuk Warga Suriah
- Sejumlah Kota Besar di Indonesia Potensi Hujan Lebat Disertai Petir, Termasuk DIY
- Indonesia Desak Israel Patuhi Gencatan Senjata di Jalur Gaza
- Pilkada Jakarta 2024: Hingga Batas Akhir, Tak Ada Gugatan dari Paslon RK-Suswono dan Dharma-Kun di MK
- Serah Terima Program TJSL 2024 Bantuan Pengembangan Kelompok Usaha Urban Farming
- Gelar Sidang, Dewas KPK Jatuhkan 109 Sanksi Etik, Ada Nama Firli Bahuri
- Pemerintah Diminta Susun Peta Jalan untuk Mengatasi Masalah PPDB Zonasi
Advertisement
Advertisement
