Advertisement
Pemerintah Perlu Bentuk Regulasi Ojek Jadi Angkutan Umum
Pengemudi ojek daring atau ojek online (Ojol) menunggu penumpang melintas di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Rabu (12/6/2019). - Bisnis/Triawanda Tirta Aditya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA --Pemerintah perlu tetap memperhatikan kelangsungan pembentukan regulasi bagi roda dua supaya bisa menjadi bagian dari angkutan umum menjelang periode pemerintahan dan DPR yang baru.
Presidium Gabungan Pengemudi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono menuturkan pihaknya ingin agar pemerintah mulai memasukkan revisi Undang-Undang No.22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas pada 2020.
Advertisement
"Kami inginkan pada periode pemerintah dan legistatif DPR RI yang baru nanti, regulasi bagi roda dua menjadi angkutan umum sudah mulai dapat masuk dalam agenda Prolegnas RUU perubahan UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan," katanya dalam siaran pers, Selasa (9/7/2019).
Dia menginginkan agar transportasi roda dua dapat dimasukkan sebagai kategori angkutan umum.
BACA JUGA
Menurutnya, ojek online sebagai moda yang transportasi yang efisien dan fleksibel belum memiliki payung hukum yang kuat saat ini. Baru Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menjangkau dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No.12/2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan (KP) No.348/2019.
"Apabila tahun 2019-2020 ini perubahan atas UU No.22/2009 dapat mulai dibahas dalam Prolegnas DPR RI maka Garda siap untuk mendukung," tambahnya.
Garda akan mengajukan diri melalui Kementerian Perhubungan supaya dapat dilibatkan dalam pembahasan dan kajian akademik mengenai revisi UU tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gelombang Penumpang Kereta Mengular di Awal Libur Paskah
Ancaman Trump Picu Ketegangan Baru, China Minta Perang Dihentikan
Arus Lebaran Membludak, Tol MBZ Diserbu Jutaan Kendaraan
Tiga Prajurit RI Gugur di Lebanon UE Ikut Berduka
Advertisement
Ribuan Dapur MBG Bermasalah Program Gizi Disorot
Kasus Amsal Sitepu: DPR RI Minta Kejagung Sanksi Tegas Kajari Karo
Transaksi Makin Mudah Tapi Celah Peretasan Kian Terbuka
Distribusi Energi Diperketat Armada Laut Terapkan Standar Global
Cicilan Koperasi Desa Kini Ditanggung Negara lewat Dana Daerah
Advertisement
Jet Serbaguna Masuk TNI AU, Bisa Mendarat di Landasan Pendek
Libur Sekolah Bikin MBG Tak Efektif, Distribusi Dihentikan
Gempa Besar Picu Tsunami, Tim SAR Dikerahkan Penuh
Ancaman Iran Menguat, Rencana Operasi Darat AS Disorot
Rapat DPR Menguak Kekeliruan Surat Penahanan Amsal
Advertisement
Kasus Amsal Berbuntut Panjang, DPR Desak Evaluasi Total Kejari Karo
Berita Pilihan
- Ribuan Dapur MBG Bermasalah Program Gizi Disorot
- Kasus Amsal Berbuntut Panjang, DPR Desak Evaluasi Total Kejari Karo
- Anak Indonesia Nyaris Semua Online, PP Tunas Jadi Benteng Terakhir
- BMKG Turunkan Tim ke Maluku Utara dan Sulut Usai Gempa M 7,6
- Ngaku Tuhan Kedua, Dukun Cabul di Magetan Setubuhi Istri Pasien
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Terbaru KA Prameks Jogja-Kutoarjo, 2 April 2026
- BMKG: Gempa M7,6 Ternate Akibat Sesar Naik, Warga Diminta Jauhi Pantai
- Event Jogja 2 April 2026, dari Tulus hingga Kirab Budaya
- LHKPN Presiden Masih Diproses, Harta Wapres Sudah Terbuka
- Jadwal Misa Trihari Suci dan Paskah 2026 Paroki se-DIY
- Ucapan Kamis Putih 2026, Penuh Makna Kasih dan Kerendahan Hati
- Tsunami Terdeteksi di 3 Titik Seusai Gempa M 7,6, Ini Data BMKG
Advertisement
Advertisement
