Advertisement
Pemerintah Perlu Bentuk Regulasi Ojek Jadi Angkutan Umum
Pengemudi ojek daring atau ojek online (Ojol) menunggu penumpang melintas di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Rabu (12/6/2019). - Bisnis/Triawanda Tirta Aditya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA --Pemerintah perlu tetap memperhatikan kelangsungan pembentukan regulasi bagi roda dua supaya bisa menjadi bagian dari angkutan umum menjelang periode pemerintahan dan DPR yang baru.
Presidium Gabungan Pengemudi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono menuturkan pihaknya ingin agar pemerintah mulai memasukkan revisi Undang-Undang No.22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas pada 2020.
Advertisement
"Kami inginkan pada periode pemerintah dan legistatif DPR RI yang baru nanti, regulasi bagi roda dua menjadi angkutan umum sudah mulai dapat masuk dalam agenda Prolegnas RUU perubahan UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan," katanya dalam siaran pers, Selasa (9/7/2019).
Dia menginginkan agar transportasi roda dua dapat dimasukkan sebagai kategori angkutan umum.
BACA JUGA
Menurutnya, ojek online sebagai moda yang transportasi yang efisien dan fleksibel belum memiliki payung hukum yang kuat saat ini. Baru Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menjangkau dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No.12/2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan (KP) No.348/2019.
"Apabila tahun 2019-2020 ini perubahan atas UU No.22/2009 dapat mulai dibahas dalam Prolegnas DPR RI maka Garda siap untuk mendukung," tambahnya.
Garda akan mengajukan diri melalui Kementerian Perhubungan supaya dapat dilibatkan dalam pembahasan dan kajian akademik mengenai revisi UU tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Fakta Baru! Sopir Taksi Listrik Baru 3 Hari Kerja Saat Kecelakaan
24 Saksi Diperiksa, Fakta Baru Kecelakaan Kereta Maut Bekasi
Pemerintah Terbitkan Permenaker 7/2026 Tentang Outsourcing, Ini Isinya
Pemerintah Perkuat UMKM untuk Tekan Kemiskinan Ekstrem
Advertisement
Kasus Daycare Jogja, Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Perlindungan Anak
Erin Laporkan Balik ART, Kasus Mantan Istri Andre Taulany Memanas
Kolaborasi IDM-BTN Dorong Pariwisata Budaya Kelas Dunia
Batas Lapor SPT 30 April, Telat Kena Denda Rp100.000
Proyek Kampung Haji RI di Arab Saudi Mulai Pembebasan Lahan
Advertisement
Tilang Elektronik Segera Dipasang di Rel Rawan Kecelakaan
Kecelakaan Mengintai di Rel, Pengendara Diingatkan Taat
KKP Buka Rekrutmen 20 Ribu Awak Kapal Perikanan
Layanan Pulih, KAI Klaim Semua KA Jarak Jauh Beroperasi
Korsleting Panel Listrik Picu Kebakaran Apartemen Mediterania
Advertisement
Kasus Daycare di Jogja, DPR Minta Dosen PTN Dinonaktifkan
Berita Pilihan
- Batas Lapor SPT 30 April, Telat Kena Denda Rp100.000
- Terjebak di Lantai 23, Ini Pesan di Baju Selamatkan Penghuni Kebakaran
- KUR Perumahan Tembus Rp14 Triliun, Pemerintah Genjot Kota Satelit
- Kasus Penganiayaan Balita di Daycare Aceh, Pemkot: Hanya 6 TPA Berizin
- Usulan Kurikulum Keselamatan Transportasi Muncul Usai Tragedi Bekasi
Advertisement
FIB UGM Tegas, Tak Bela Dosen Terkait Kasus Daycare Little Aresha
Advertisement
Thailand Bakal Hapus Bebas Visa, Turis Wajib Verifikasi Saldo Keuangan
Advertisement
Berita Populer
- 95 Pelanggaran TKA SD-SMP Terungkap, Mayoritas Dilakukan Pengawas
- MayDay 2026, Bupati Sleman Gelar Dialog dengan Serikat Buruh
- Kolaborasi IDM-BTN Dorong Pariwisata Budaya Kelas Dunia
- Tanggul Sungai Plumbon Jebol, Banjir Rendam Mangkang Kulon Semarang
- Update Puting Beliung Sleman Rusak 20 Titik, Ngaglik Terparah
- Daftar KA Tambahan Jogja untuk Libur Panjang Mei, Cek di Sini
- 584 Siswa dan Guru di Klaten Diduga Keracunan MBG
Advertisement
Advertisement
