Sangkal Terima Triliunan, Pemkot Palu Beberkan Bantuan Luar Negeri untuk Bencana Hanya Segini ...

Foto udara rumah-rumah warga yang hancur akibat gempa 7,4 skala Richter di Perumnas Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (1/10). - Antara/Hafidz Mubarak
10 Juli 2019 01:37 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, PALU--Bantuan dari luar negeri  untuk penanganan dampak bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu, Sulawesi Tengah hanya 31 Euro atau setara Rp490.270,47. Hal tersebut disampaikan Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah.

"Tidak benar pemerintah Kota Palu menerima triliunan dana bantuan luar negeri, yang nyata saat ini hanya 31 Euro diberikan langsung kepada kami, " ungkap Wali Kota Palu Hidayat, menanggapi isu-isu berkembang di publik, Selasa (9/7/2019). 

Wali Kota menjelaskan pemberi bantuan tidak mau dana mereka dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Palu yang disatukan dengan bantuan dalam negeri untuk penanganan bencana.

Karena itu, sebagian dana tersebut telah digunakan untuk penyediaan air bersih, penyediaan sarana dan prasarana usaha mikro di kawasan hutan kota dan sebagian lagi akan dimanfaatkan untuk kebutuhan kebencanaan.

Wali Kota menyebutkan belum menerima bantuan dana luar negeri dalam jumlah besar selain bantuan 31 Euro tersebut.

Saat tanggap darurat, kata dia, Pemkot Palu telah mengucurkan anggaran melalui APBD Kota Palu tahun anggaran 2018 untuk perbaikan infrastruktur jalan yang rusak akibat gempa agar situasi lalu lintas tidak terganggu senilai Rp15 miliar setelah 14 hari bencana.

"Pemkot juga menggelontorkan anggaran Rp1,4 miliar untuk pembangunan MCK, penampungan pengungsi di delapan kecamatan," ucap Hidayat.

Dia menguraikan selain pembuatan MCK, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana utilitas permukiman berupa pemeliharaan lampu dan perlengkapan penerangan jalan umum (PJU) di masa transisi darurat senilai Rp2,5 miliar.

Kemudian penyediaan material kayu untuk rumah terdampak bencana Rp465 juta, penyediaan komponen penampungan pengungsi di masa transisi senilai Rp127,5 juta termasuk pemasangan jaringan listrik Rp725.000 guna menerangi tenda-tenda darurat.

Setelah tanggap darurat, sisa saldo di kas daerah per 31 Desember 2018 senilai Rp11 miliar lebih dan bantuan masuk dari wali kota se-Indonesia termasuk para bupati kurun waktu Januari hingga Maret di masa transisi sebesar Rp11 miliar lebih dan selanjutnya penggunaan dana tersebut baru bisa dimanfaatkan setelah ditetapkan dalam perubahan anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri.

"Sebelum penetapan anggaran perubahan, dana tersebut belum bisa dimanfaatkan, karena dana tersebut masuk kas daerah," katanya.

Jika nanti dana bantuan sudah ditetapkan dalam anggaran perubahan, Wali Kota berjanji akan memanfaatkan bantuan untuk kepentingan masyarakat dan penggunaannya dilakukan secara transparan.*

Sumber : antara