Prabowo Minta Pakar Cari Solusi Penanganan Asap Karhutla
Prabowo akan meminta masukan pakar untuk menangani asap karhutla. BNPB mencatat 639,23 hektare lahan masih dalam proses pemadaman di enam provinsi.
Koalisi Joko Widodo bertemu./Suara.com-Ria Rizki
Harianjogja.com, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menerima Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat jika akan bergabung ke dalam koalisi pendukung Jokowi - Maruf Amin.
Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Daniel Johan, menuturkan jika parpol eks pendukung Prabowo - Sandiaga gabung ke pemerintahan Jokowi - Maruf tidak akan mendapat jatah kursi menteri.
"Sepakat (kalau mereka gabung) tapi tidak harus juga mendapatkan kursi menteri," kata Daniel Johan saat ditemui di D\'Consulate Lounge, Jalan KH. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).
Sebelumnya beredar kabar kalau partai yang diketuai Prabowo Subianto meminta jatah menteri sebagai syarat bergabungnya Gerindra ke kubu petahana. Menteri yang diincar ialah menteri yang bertanggungjawab soal perekonomian.
Mendengar hal tersebut, Daniel mengatakan bahwa pembagian kursi menteri merupakan hak prerogatif dari Jokowi sebagai presiden. Nantinya keinginan dari oposisi soal kursi menteri bisa dibicarakan terlebih dahulu dengan ketua umum partai pengusung Jokowi - Maruf Amin.
"Tergantung dari keputusan politik presiden, tentu berdasarkan masukan dan komunikasi dengan ketum partai," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Prabowo akan meminta masukan pakar untuk menangani asap karhutla. BNPB mencatat 639,23 hektare lahan masih dalam proses pemadaman di enam provinsi.
Sarwendah mengaku fitur Instagram Live miliknya dibatasi selama setahun. Ia juga menjelaskan unggahan video call Ruben Onsu diturunkan Instagram.
Warga Gondomanan, Andri Surya Kusuma, memilih transmigrasi ke Konawe Utara untuk mengembangkan usaha pertanian serai dan nilam.
Muhaimin Iskandar meminta BUMN tambang dan pupuk memperluas lapangan kerja, memperkuat UMKM, dan mengarahkan CSR untuk pengentasan kemiskinan.
KSPI dan Partai Buruh akan menggelar demo di 38 provinsi pada 15–30 Oktober 2026, menuntut UMP 2027 naik 7,5%–9,5%.
Pansus DPRD Jogja mematangkan aturan tata beracara BK, mencakup sanksi etik, bukti digital, batas pengaduan, dan perlindungan pelapor.