Advertisement
Siswa Pandai Kalah dengan Aturan Jarak, Ini Sulitnya Mengapus Stigma Sekolah Favorit
Kamis, 04 Juli 2019 - 08:47 WIB
Sunartono
Advertisement
Harianjogja.com, SOLO -- Sejak dibukanya jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019, para orang tua berbondong–bondong mendatangi Dewan Pendidikan Kota Solo (DPKS). Beberapa orang tua mengeluhkan kebijakan zonasi PPDB online 2019.
Ketua DPKS, Joko Riyanto, mengatakan ada beberapa orang tua yang masih khawatir tidak dapat diterima di sekolah pilihan pertama. “Ada beberapa orang tua yang datang ke kantor DPKS dan ada juga yang konsultasi by phone [melalui telepon]. Mereka masih khawatir tidak bisa diterima di sekolah sesuai dengan pilihan anaknya,” ujarnya saat ditemui JIBI/Solopos di Kantor DPKS, Senin (1/7/2019).
Joko mengaku masih ada orang tua yang berpendapat anak pintar akan kalah bersaing dengan siswa yang jarak rumahnya dekat. Sedangkan anak yang tidak pernah belajar, tetapi rumahnya dekat dengan sekolah favorit bisa diterima di sekolah tersebut.
"Ada juga beberapa orang tua yang menganggap salah satu sekolah yang kualitas sarana dan prasarana [sarpras] tidak memenuhi,” ujarnya.
Dia mengaku sulit menghapus label sekolah favorit dari stigma orangtua. Padahal semua sekolah memiliki potensi untuk menjadi sekolah favorit. Pada prinsipnya, semua sekolah mampu bersaing untuk meraih peringkat atas, baik di bidang akademik maupun non akademik.
“Pada dasarnya semua anak merupakan juara di bidangnya masing-masing. Diharapkan adanya zonasi, sekolah maupun orang tua mampu melihat dan mengembangkan potensi anak di mana pun mereka bersekolah. Sistem zonasi ini juga bertujuan mengurangi jumlah siswa yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah,” ujarnya.
Dia mengatakan zonasi bertujuan baik, yakni untuk pemerataan pendidikan. Dengan begitu kebijakan zonasi perlu dikawal agar berjalan sesuai harapan pemerintah serta membawa manfaat bagi masyarakat. Masyarakat yang merasa dirugikan atau kebingungan mengenai zonasi dapat datang ke posko.
"Ada anggota DPKS yang akan mencarikan solusi,” ujarnya.
Agar zonasi berjalan baik, dia meminta sekolah melaksanakan PPDB sesuai petunjuk teknis (juknis) yang telah dikeluarkan Dinas Pendidikan Solo bagi SD dan SMP serta juknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng bagi SMAN dan SMKN. Dia mengharapkan sekolah tidak membuat aturan sendiri. Pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan sistem zonasi PPDB guna mengetahui hasilnya.
“Bila ada kekurangan bisa dilakukan perbaikan. Ke depan agar sistem zonasi PPDB dapat membawa manfaat bagi masyarakat sehingga mereka mendapatkan pendidikan yang baik,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Solopos
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Gunungkidul
| Sabtu, 12 Juli 2025, 12:17 WIB
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Wisata
| Sabtu, 12 Juli 2025, 11:37 WIB
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement