Sertifikasi Halal UMKM Ditunda hingga 2028, Ini Alasannya
Pemerintah menunda kewajiban sertifikasi halal UMKM hingga 2028 karena banyak pelaku usaha belum memenuhi target dan terkendala administrasi.
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan KH Ma\'ruf Amin (kanan) didampingi sejumlah pimpinan Parpol pendukung melambaikan tangan usai memberikan keterangan terkait Pilpres 2019 di Jakarta, Rabu (17/4/2019). /ANTARA FOTO-Akbar Nugroho Gumay
Harianjogja.com, BOGOR--Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma\'ruf Amin, Arsul Sani menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Terpilih, Joko Widodo - Ma\'ruf Amin segera menyusun anggota kabinet periode 2019-2024, setelah bertemu dengan tim hukum, TKN, dan pimpinan Partai Politik (Parpol).
"Pak Jokowi tidak menutup kemungkinan segera, setelah tadi malam pertemuan dengan tim hukum, malam ini dengan TKN dan TKD, kemudian akan disusul dengan pimpinan partai politik," ujarnya kepada awak media di Pintu III Istana Bogor usai pertemuan TKN, TKD dengan Jokowi, Selasa (2/7/2019) malam.
Meski begitu, menurutnya hingga kini waktu penentuan anggota kabinet Jokowi di periode kedua belum ditentukan, mengingat padatnya agenda Jokowi sebagai Kepala Pemerintahan.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, meski TKN tidak memiliki porsi dalam menentukan anggota kabinet Jokowi pada periode 2019-2024, tapi menurutnya tidak diharamkan jika TKN mengusulkan nama untuk dijadikan anggota kabinet Jokowi.
"Tentu di antara TKN dan bahkan TKD tidak menutup kemungkinan diminta Pak Jokowi - Amin untuk membantu dalam pemerintahanya, apakah posisi di kabinet atau di posisi lain itu tentu hak prerogatif beliau," ujarnya.
Asrul mengatakan bahwa tugas TKN dan TKD Jokowi - Ma\'ruf sudah selesai sampai KPU RI menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih. Tapi, menurutnya TKN dan TKD yang juga ada dalam Koalisi Indonesia Kerja, akan terus mengawal pemerintahan Jokowi, bahkan sampai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Kalau dari sisi tugas tugas sudah selesai semua. Kalau koalisi Indonesia Kerja tetap ada, yang terdiri dari sembilan partai dan belakangan PBB masuk. Tetap akan mengawal Pemerintahan Pak Jokowi sampai Pemilu yang akan datang," kata Asrul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemerintah menunda kewajiban sertifikasi halal UMKM hingga 2028 karena banyak pelaku usaha belum memenuhi target dan terkendala administrasi.
Cek jadwal KRL Jogja-Solo 26 Oktober 2026, dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur. Kereta pertama pukul 05.05 WIB, tarif Rp8.000.
BPBD Sleman telah menyalurkan 1.024.000 liter air bersih hingga Oktober 2026. Sebanyak 11 sekolah dan Puskesmas Ngaglik II masih membutuhkan bantuan.
PSMS Medan mengalahkan PSIS Semarang 2-1 dan naik ke posisi kedua Grup A Pegadaian Championship 2026/2027. Dua kartu merah mewarnai laga.
Shin Tae-yong menyayangkan pemecatan sejumlah pelatih Super League 2026/2027, termasuk Jean-Paul van Gastel dan Marcos Santos setelah kalah dari Persija.
Gunung Lokon di Tomohon masih berstatus Waspada. Masyarakat dan wisatawan dilarang mendekati Kawah Tompaluan dalam radius 1,5 kilometer.