Advertisement
Setelah Gelar Pertemuan, Jokowi Akan Susun Anggota Kabinet
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan KH Ma'ruf Amin (kanan) didampingi sejumlah pimpinan Parpol pendukung melambaikan tangan usai memberikan keterangan terkait Pilpres 2019 di Jakarta, Rabu (17/4/2019). - ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, BOGOR--Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin, Arsul Sani menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Terpilih, Joko Widodo - Ma'ruf Amin segera menyusun anggota kabinet periode 2019-2024, setelah bertemu dengan tim hukum, TKN, dan pimpinan Partai Politik (Parpol).
"Pak Jokowi tidak menutup kemungkinan segera, setelah tadi malam pertemuan dengan tim hukum, malam ini dengan TKN dan TKD, kemudian akan disusul dengan pimpinan partai politik," ujarnya kepada awak media di Pintu III Istana Bogor usai pertemuan TKN, TKD dengan Jokowi, Selasa (2/7/2019) malam.
Advertisement
Meski begitu, menurutnya hingga kini waktu penentuan anggota kabinet Jokowi di periode kedua belum ditentukan, mengingat padatnya agenda Jokowi sebagai Kepala Pemerintahan.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, meski TKN tidak memiliki porsi dalam menentukan anggota kabinet Jokowi pada periode 2019-2024, tapi menurutnya tidak diharamkan jika TKN mengusulkan nama untuk dijadikan anggota kabinet Jokowi.
"Tentu di antara TKN dan bahkan TKD tidak menutup kemungkinan diminta Pak Jokowi - Amin untuk membantu dalam pemerintahanya, apakah posisi di kabinet atau di posisi lain itu tentu hak prerogatif beliau," ujarnya.
Asrul mengatakan bahwa tugas TKN dan TKD Jokowi - Ma'ruf sudah selesai sampai KPU RI menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih. Tapi, menurutnya TKN dan TKD yang juga ada dalam Koalisi Indonesia Kerja, akan terus mengawal pemerintahan Jokowi, bahkan sampai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Kalau dari sisi tugas tugas sudah selesai semua. Kalau koalisi Indonesia Kerja tetap ada, yang terdiri dari sembilan partai dan belakangan PBB masuk. Tetap akan mengawal Pemerintahan Pak Jokowi sampai Pemilu yang akan datang," kata Asrul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Pekerja di DIY Dukung SE Larangan Penahanan Ijazah, Ini Alasannya
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement
