Advertisement
Penerapan Subsidi Beli Layanan Angkutan Massal untuk Daerah Jangan Rugikan Operator

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Rencana pemerintah menerapkan skema subsidi angkutan massal untuk daerah berupa buy the service atau skema beli layanan tidak boleh merugikan operator.
Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan menuturkan, pemerintah harus belajar dari skema buy the service yang diterapkan oleh Transjakarta (TJ) pada awal-awal merintis skema tersebut.
Advertisement
"Kalau saya lihat buy the service TJ ini agak berbeda, akhirnya sekarang ini lebih banyak dikuasai oleh Transjak sendiri, agak banci, dia beli pelayanan dari PPD, DAMRI dan seterusnya dan dia juga punya bus," ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (2/7/2019).
Skema seperti itu seharusnya dihindari, entitas seperti TJ seharusnya fokus sebagai representasi pembeli jasanya sehingga skema buy the service dibangun supaya memberikan kepastian bisnis bagi operatornya.
Berdasarkan pengalaman tersebut katanya ada operator yang merugi dan akhirnya tidak dapat membangun bisnisnya, hasilnya layanan menjadi buruk.
"Sistem itu harusnya beri kepastian bisnis bagi pihak yang bekerja sama dengan yang membangung sistem, Kementerian Perhubungan harus memastikan betul sistem yang dibangun ini," ujarnya.
Dengan demikian, harga pelayanan harus menguntungkan bagi operator, supaya operator dapat memberi layanan yang baik. Perlu ditegaskan, harga pelayanan bukanlah harga yang dibebankan ke konsumen.
Dia menuturkan, dalam membangun siste buy the service tersebut, pemerintah tidak bisa berpikir untung. Pasalnya, keuntungan yang didapat bukanlah keuntungan langsung dari berjualan jasa transportasi umum.
"Kalau sistemnya bagus orang akan lebih menggunakan angkutan umum, karena layanannya bagus. Orang jadi pakai angkutan umum kalau sudah begitu kemacetan berkurang, kerugian akibat macet sebelumnya jadi keuntungan," terangnya.
Azas mengatakan, pada dasarnya skema ini membantu operator berkemabang dan tetap memberi layanan terbaik bagi masyarakat, sehingga masyarakat beralih ke angkutan umum.
Skema ini juga sudah banyak digunakan di negara-negara lain yang mengoperasikan bus rapid transit (BRT) termasuk Transjakarta mengingat Pemprov DKI pernah belajar dari Bogota, Kolombia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 3 WNI Ditangkap Polisi di Jepang Karena Dituding Merampok Rumah
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah untuk SD dan SMP Tahun Ini Lebih Lama
- Pengelolaan Sampah di Pasar Tradisional Bakal Diperketat oleh Kementerian Lingkungan Hidup
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
Advertisement
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Innalillahi, Direktur Rumah Sakit Indonesia Gugur Bersama Keluarganya Akibat Serangan Israel di Jalur Gaza
- Fakta Uang Tunai Rp2,8 Milliar dan Pistol Baretta di Rumah Topan Ginting, Anak Buah Bobby Nasution
- Tenggelam di Selat Bali, Ini Daftar Penumpang Kapal Tunu Pratama Jaya
- Hasil Kunjungan Presiden Prabowo: Indonesia dan Arab Saudi Sepakati Investasi Senilai Rp437 Triliun
- Presiden Prabowo Tunaikan Ibadah Umrah Saat Kunjungan ke Arab Saudi, Cium Hajar Aswad
- KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam di Selat Bali: 4 Penumpang DItemukan Meninggal Dunia, 38 Orang Hilang
Advertisement
Advertisement