Advertisement
Pemerintah Klaim Zonasi PPDB Atasi Masalah Putus Sekolah
Orangtua dan calon siswa mengantre saat pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 tingkat SMA-SMK di SMAN 2 Bandung, Jawa Barat, Senin (17/6/2019). - ANTARA FOTO/M. Agung Rajasa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA --Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengklaim sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 dapat mengatasi masalah putus sekolah di Indonesia.
Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Chatarina Muliana Girsang mengungkapkan banyak anak usia sekolah yang tidak bisa meneruskan pendidikan karena gagal di seleksi Ujian Nasional (UN).
Advertisement
Dia mengutip data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2018, yang menyebutkan bahwa sebanyak 57,4 % tenaga kerja Indonesia berpendidikan SMP ke bawah. Padahal, negara bertujuan mewajibkan dan membiayai pendidikan anak dari SD hingga SMP.
"Angka putus sekolah SD dan SMP, ternyata mereka ini diseleksi dengan UN. Ini juga jadi sebab beberapa sekolah negeri jadi terstigma sekolah favorit. Sementara itu, anak-anak yang enggak memenuhi syarat banyak putus sekolah," papar Chatarina seperti dilansir dari Antara, Selasa (2/7/2019).
Masalah tambahan datang dari tidak meratanya jumlah sekolah di satu daerah. Selain itu, jumlah SMP lebih sedikit dari SD dan jumlah SMA lebih sedikit dari SMP.
Oleh karena itu, sistem zonasi pun diharapkan membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menghitung kebutuhan sekolah di daerah masing-masing.
Chatarina menambahkan jarak sekolah yang lebih dekat dari rumah juga akan membantu mengakomodasi waktu kebersamaan yang lebih lama serta meningkatkan komunikasi antara anak dengan orang tua.
"Dengan zonasi juga akan terukur, kalau mengacu sekolah favorit karena upaya gurunya bukan karena anaknya. Sementara itu, Pemda harus menghitung, berapa yang lulus SD, SMP, berapa yang harus ditambah," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
- Nathan Tjoe Aon Gabung Lagi, STY Yakin Kejutkan Korsel Jumat Dini Hari
- Lobi Erick Thohir Jempol, SC Heerenveen Lepas Nathan Tjoe hingga Akhir Turnamen
- Kecelakaan di Jalan Solo-Jogja Delanggu Klaten, Pemotor asal Magetan Meninggal
- Prediksi Susunan Pemain Persik Kediri Vs PSS, Misi Sleman Hindari Degradasi
Advertisement
KPK Bidik LHKPN 2 Pejabat Pemilik Kripto Miliaran Rupiah
Yusril Serahkan Berkas Putusan Asli MK ke Prabowo Subianto
KPK Periksa Empat Saksi Biaya Angkut APD Kemenkes pada 2020
Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
Advertisement
Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
Advertisement
Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
Advertisement
PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Jadwal Kereta Bandara YIA Rabu 24 April 2024, Harga Tiket Rp20 Ribu
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
- Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
- PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
- Lima Polisi Terlibat Kasus Narkoba, Kompolnas: Atasan Langsung Juga Harus Diperiksa
Advertisement
Advertisement
