Advertisement
Pemerintah Klaim Zonasi PPDB Atasi Masalah Putus Sekolah
Orangtua dan calon siswa mengantre saat pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 tingkat SMA-SMK di SMAN 2 Bandung, Jawa Barat, Senin (17/6/2019). - ANTARA FOTO/M. Agung Rajasa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA --Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengklaim sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 dapat mengatasi masalah putus sekolah di Indonesia.
Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Chatarina Muliana Girsang mengungkapkan banyak anak usia sekolah yang tidak bisa meneruskan pendidikan karena gagal di seleksi Ujian Nasional (UN).
Advertisement
Dia mengutip data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2018, yang menyebutkan bahwa sebanyak 57,4 % tenaga kerja Indonesia berpendidikan SMP ke bawah. Padahal, negara bertujuan mewajibkan dan membiayai pendidikan anak dari SD hingga SMP.
"Angka putus sekolah SD dan SMP, ternyata mereka ini diseleksi dengan UN. Ini juga jadi sebab beberapa sekolah negeri jadi terstigma sekolah favorit. Sementara itu, anak-anak yang enggak memenuhi syarat banyak putus sekolah," papar Chatarina seperti dilansir dari Antara, Selasa (2/7/2019).
Masalah tambahan datang dari tidak meratanya jumlah sekolah di satu daerah. Selain itu, jumlah SMP lebih sedikit dari SD dan jumlah SMA lebih sedikit dari SMP.
Oleh karena itu, sistem zonasi pun diharapkan membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menghitung kebutuhan sekolah di daerah masing-masing.
Chatarina menambahkan jarak sekolah yang lebih dekat dari rumah juga akan membantu mengakomodasi waktu kebersamaan yang lebih lama serta meningkatkan komunikasi antara anak dengan orang tua.
"Dengan zonasi juga akan terukur, kalau mengacu sekolah favorit karena upaya gurunya bukan karena anaknya. Sementara itu, Pemda harus menghitung, berapa yang lulus SD, SMP, berapa yang harus ditambah," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
