Advertisement
Dilantik Jadi Kepala BKBBN, Ini Tanggapan Hasto Wardoyo Terkait Kampanye KB dengan 4 Anak di Bali

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang baru dilantik Hasto Wardoyo menanggapi anjuran menjalankan Keluarga Berencana dengan empat anak sebagaimana tradisi leluhur warga di Bali.
"Saya jadi kepala daerah tujuh tahun. Menurut saya kebijakan itu mengenai semua orang, tapi tidak semua orang itu sama. Kalau misalkan saya punya anak empat itu bisa mengatasi semua, tapi belum tentu orang yang prasejahtera bisa mengatasi semua masalah di keluarga," kata Hasto usai pelantikan di kantor BKKBN Jakarta, Senin (1/7/2019).
Advertisement
Gubernur Bali I Wayan Koster mengampanyekan program Keluarga Berencana (KB) dengan empat anak bagi masyarakat Bali. Menurut tradisi Bali, anak pertama hingga keempat berturut-turut diberi nama Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Namun, menurut Gubernur, sekarang semakin sedikit warga Bali yang bernama Nyoman dan Ketut karena anjuran memiliki dua anak sesuai program KB.
Hasto mengaku tidak mau berasumsi mengenai wacana itu sebelum bertemu dan mendapat penjelasan dari Gubernur Bali.
"Ya kami mendengarkan, kami berkomunikasi, jadi saya tahu. Menahan asumsi kalau saya itu, sebelum saya berasumsi ya, saya sowan Pak Gubernur dulu lah," katanya.
Hasto menjelaskan pula bahwa kependudukan merupakan sebuah struktur dalam pembangunan nasional yang harus dijaga betul proporsi dari segi rentang usianya.
Dia berharap Indonesia bisa lebih lama menikmati bonus demografi dari jumlah penduduk usia produktif yang lebih banyak ketimbang penduduk dalam rentang usia tidak produktif. Pemerintah perlu menjaga angka fertilitas total 2,1 per perempuan usia subur untuk menikmati bonus demografi lebih lama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
Advertisement
Advertisement