PKS : Kalau Enggak Ada Oposisi, Masyarakat yang Dirugikan

Ketua DPW PKS DIY Darul Falah (kiri) dan Anggota FPKS DPR RI, Sukamta. - Harian Jogja/Sunartono.
02 Juli 2019 01:57 WIB Sunartono News Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DIY meminta kepada Majelis Dewan Syuro partai tersebut untuk tetap menjadi oposan setelah diputuskannya Jokowi – Ma’ruf Amin sebagai pemenang dalam Pilpres 2019. Keberadaan oposisi dinilai sangat dibutuhkan, karena tanpa oposan, masyarakat paling dirugikan.

Namun keputusan masuk ke pemerintahan atau tetap di jalur oposisi bagi partai ini berada di tangan Majelis Syuro. Politis PKS Sukamta menilai iklim menjadi oposisi di waktu saat ini memang terkesan sudah tidak laku. Tetapi ia meyakini oposan tetap dibutuhkan agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

“Kalau enggak ada oposisi yang paling dirugikan adalah masyarakat. Ada 65 juta suara rakyat Indonesia [yang tidak memilih Jokowi], kalau semua [parpol] berada di pemerintahan, bagaimana dengan 65 juta suara itu, nah kami bersama dengan mereka [65 juta rakyat], ini bukan persoalan nothing personal ,” terang dia dalam keterangan persnya, Senin (1/7/2019).

Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri DPP PKS ini menambahkan keberadaan oposisi harus dipahami secara positif oleh pihak yang berada di jalur pemerintahan. Karena hakekatnya oposisi juga mendukung pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat melalui berbagai saran dan masukan kepada pemerintahan. Keberadaan kritik yang dilontarkan oposisi diharapkan memberikan dampak perbaikan berbagai program untuk masyarakat.

“Misalnya soal pertumbuhan ekonomi, sejak awal pemerintahan Pak Jokowi [Jusuf Kalla] kan target pertumbuhan ekonominya 7 persen, tetapi tidak pernah tercapai paling hanya 5 koma sekian persen. Ini kalau tidak ada oposisi yang menyuarakan semua dianggap bagus,” ucapnya Anggota Fraksi PKS DPR RI ini.

Ketua DPW PKS DIY Darul Falah menyatakan bersama pengurus harian di DPW PKS DIY pihaknya bersepakat mengusulkan kepada Majelis Syuro PKS, agar tetap berada di jalur oposisi setelah ada pengumuman dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres. Ia berharap usulan itu bisa diterima oleh Majelis Syuro. Tetapi, sepenuhnya keputusan tetap berada di tangan Majelis Syuro, sehingga ketika pusat menyatakan berada di jalur pemerintah maka PKS DIY tentu akan menjalankan putusan tersebut.

“Kami sudah bersepakat dengan bulat dalam konteks koalisi Pilpres, kepada DPP agar tetap konsisten berada di luar pemerintahan, ketika kemarin kami tidak mendukung 01 [Jokowi – Ma’ruf Amin] ya berarti tetap menjadi oposisi sebagai pembanding agar seimbang,” katanya.