Advertisement
Anies Pertanyakan Raperda Reklamasi Usulan Ahok
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau salah satu kawasan di pulau reklamasi Teluk Jakarta, Jakarta, Kamis (7/6/2018). - ANTARA/Dhemas Reviyanto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertanyakan landasan klausul kontribusi tambahan sebesar 15% dari NJOP bagi pengembang atas setiap lahan yang terjual di area reklamasi.
Klausul tambahan tersebut sempat diusulkan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS Pantura) Jakarta. Setelah ditarik menyusul tertangkapnya M Sanusi karena menerima suap pembahasan raperda tersebut, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk tidak membahasnya kembali.
Advertisement
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok beranggapan raperda tersebut penting untuk disahkan sebelum dikeluarkannya izin mendirikan bangunan (IMB) di atas lahan reklamasi.
"Coba ditanyai, kenapa kok 15 persen? Kenapa kok enggak 17 persen? Kenapa enggak 22 persen? Apa dasarnya? Terus yang kedua, jelaskan juga, misalnya kenapa kok dulu gagal? Jangan salahkan yang sekarang," ujar Anies ketika ditanya, Rabu (26/6/2019).
Anies mempertanyakan bagaimana angka tersebut muncul dan menekankan pentingnya rujukan dalam proses pembuatan peraturan.
"Jadi ketika Anda mengangkat soal 15 persen, justru tanyakan kepada yang menginisiasi dulu, mengapa 15?" tanya Anies.
Pada hari sebelumnya, Anies juga mempermasalahkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 206/2016 yang memuat tentang panduan rancang kota (PRK) atas Pulau C, D, dan E yang ketiganya dikembangkan PT Kapuk Naga Indah (KNI).
Menurut Anies pergub tersebut menjadi landasan terbitnya hak guna bangunan (HGB) bagi pengembang di atas lahan reklamasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ledakan Mobil di Red Fort Delhi, 8 Orang Tewas, Puluhan Luka
FSB Rusia Gagalkan Upaya Pencurian Jet MiG-31 oleh Intel Asing
Komdigi Tunggu Arahan Presiden soal Pembatasan Game Online
BMKG Perluas Literasi Iklim untuk Petani dan Nelayan
Advertisement
Basarnas Dorong Pembentukan Dana SAR Cepat 1x24 Jam
BNN Ungkap Sabu Dijual Seperti Kacang Goreng di Pasar Bangka
Kasus TPKS, ASN Gorontalo Balik Polisikan Korban
Kasus Perundungan Anak Naik, KPAI Desak Aksi Nyata Pemerintah
Kasus Bullying Meningkat, KPAI Ingatkan Pemerintah Bertindak Cepat
Advertisement
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan Kereta Cepat Whoosh
Surya Paloh Ucapkan Selamat Soeharto Dapat Gelar Pahlawan
KPK Umumkan Enam Jabatan Lolos Seleksi Administrasi 2025
Gunung Ruang Waspada, Warga Diminta Jauhi Radius 2 Km
Istri Pegawai Pajak Diculik, Polisi Kerahkan Anjing Pelacak
Advertisement
Kasus Kuota Haji: KPK Ungkap 350 Biro Haji Diperiksa
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Cara Bersihkan Koper Usai Liburan agar Bebas Bakteri dan Bau
Advertisement
Berita Populer
- Bawaslu Bantul Gandeng Komunitas Motor untuk Awasi Pemilu
- Proyek KCIC Whoosh, KPK Soroti Dugaan Mark Up Harga Lahan
- Kontaminasi Radio Aktif, Rantai Ekspor Sepatu Indonesia Dipantau Dunia
- Terapis Beberkan Cara Jaga Emosi Anak di Dunia Digital
- IPAL Mandiri Giriloyo Jadi Contoh Pengolahan Limbah Batik
- HIPPI Dorong Pengusaha Lokal Jadi Penggerak Investasi Nasional
- Siswa Terduga Pelaku Ledakan SMAN 72 Sering Akses Konten Kekerasan
Advertisement
Advertisement
