Klaim Pemerintah : Ada 30 Terduga Teroris Masuk ke Jakarta Jelang Putusan Sengketa Pilpres
Kepala Staf Presiden Moeldoko. - Suara/Ria Rizki Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah mengklaim ada puluhan terduga teroris datang ke Jakarta jelang putusan sengketa pilpres.
Kepala Staf Kepresidenan, Jendral Purn Moeldoko, mengungkapkan sekitar 2.500 hingga 3.000 orang akan menggelar aksi demonstrasi di Jakarta, saat sidang pleno putusan sengketa Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi, Kamis (27/6/2019) besok.
BACA JUGA :
"Informasi besok akan ada sekitar 2.500 sampai 3.000 orang yang akan bergerak," kata Moeldoko menjawab pers di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Jakarta, Rabu (26/6/2019) siang.
Massa tersebut telah teridentifikasi berasal dari sejumlah kelompok masyarakat yang bergerak menuju arah Jakarta.
Bahkan, Moeldoko mengungkapkan adanya keterlibatan jaringan terorisme yang ikut 'bermain' memperkeruh suasana saat berlangsungnya agenda ucapan putusan atas sengketa Pilpres 2019.
"Ada jaringan teroris ikut main-main. Sudah kami petakan. Yang sudah menyiapkan diri 30 orang ya, sudah masuk ke Jakarta. Tapi jangan khawatir, kalau terjadi sesuatu, tinggal kami ‘ambil’ saja,” tegasnya.
Oleh karena itu, Moeldoko meminta masyarakat untuk tidak panik menghadapi situasi putusan sidang, sebab TNI dan Polri telah menyiagakan personel di lokasi rawan.
"TNI-Polri mengerahkan kekuatan yang sangat besar. Ada sekitar 40.000 personel yang disiagakan," katanya merujuk pada pertanyaan pengamanan saat berlangsung putusan sengketa Pilpres oleh MK.
Moeldoko mengatakan sejumlah pihak yang terlibat dalam gerakan aksi tersebut dipastikan tidak menghendaki terjadinya rekonsiliasi dalam sengketa pilpres.
"Saat ini sedang berjalan upaya rekonsiliasi. Tapi kita juga sudah mengenali adanya kelompok-kelompok yang tidak menghendaki adanya rekonsiliasi. Sepertinya mereka punya agenda lain, sehingga masih menginginkan untuk turun ke jalan," katanya.
Upaya penanganan terhadap demonstran, kata Moeldoko, akan dilakukan oleh instansi berwenang melalui imbauan keamanan, kecuali perlakuan terhadap perusuh.
"Akan ada tindakan tegas kalau nyata-nyata sebagai perusuh. Sepanjang demo akan kita perlakukan sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.
Sumber : Suara.com
