Advertisement
Wiranto Tuding Demonstrasi di Kawasan Medan Merdeka Barat Ada yang Mensponsori
Suasana Demonstrasi yang digelar GNPF Ulama dan FPI di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019). JIBI/Bisnis - Lalu Rahadian
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menuding demonstrasi yang digelar di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, disinyalir mendapat sokongan dana dari orang tertentu.
Ia menyebut aksi yang digelar sejumlah elemen masyarakat hari ini tidak berizin dan ada sponsornya. "Kalau ada demonstrasi liar, saya katakan tentu ada sponsornya, ada yang menggerakkan. Yang bertanggung jawab mereka, nanti akan kita cari," kata Wiranto di kantornya, Rabu (26/6/2019).
Advertisement
Berdasarkan pantauan JIBI/Bisnis, saat ini massa demonstran telah datang ke Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di ruas depan Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata.
Akibat aksi ini, polisi menutup satu ruas Jalan Medan Merdeka Barat. Penutupan dilakukan di jalan yang menuju kawasan Harmoni, Jakarta Pusat.
Demonstran yang menggelar aksi hari ini berasal dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) dan Front Pembela Islam (FPI).
"Pokoknya kita tidak kasih izin untuk demonstrasi sekitar MK. Kalau ada demonstrasi berarti nggak ada izin. Kalau tidak ada izin, berarti polisi berhak membubarkan. Ini semua ada di undang-undang ya, bukan polisi melarang sendiri," tutur Wiranto.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan juga mengatakan, aksi yang digelar GNPF Ulama dan FPI hari ini tidak mengantongi izin dari pihak kepolisian. Karena itu, penutupan satu ruas Jalan Medan Merdeka Barat dilakukan untuk mencegah massa nekat beraksi di depan Gedung MK.
"Polisi tidak mengeluarkan izin aksi di depan kantor MK, makanya kami tutup. Kalau massa datang kan kita mau tanya datang dari mana?" kata Harry di Jalan Medan Merdeka Barat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemerintah Terbitkan Aturan Turunan Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Pembangunan Rusun ASN di IKN Capai 40 Persen
KPK Tetapkan 2 Tersangka baru Korupdi Proyek Fiktif PT Amarta Karya
Advertisement
Jadi Markas Pungli Pegawai KPK, 2 Rutan Ditutup
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Advertisement
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Advertisement
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Cek Jadwal dan Lokasi Bus SIM Keliling Bantul Sabtu 27 April 2024
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
