Wajib Halal 18 Oktober 2026, BPJPH Siapkan Aturan Khusus
BPJPH memastikan wajib halal berlaku 18 Oktober 2026 dan menyiapkan aturan khusus bagi UMK serta produk impor.
Wapres JK Tegaskan Sistem Zonasi Bertujuan untuk Efisiensi
Calon peserta didik baru tahun ajaran 2012-2013 jalur Kartu Menuju Sejahtera (KMS) mendaftarkan diri di SMP Negeri 15 Yogyakarta, Senin (25/6/2018). /Harian Jogja-Desi Suryanto
Harianjogja.com, JAKARTA-- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 menggunakan sistem zonasi. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan sistem zonasi dalam PPDB 2019 bermakna untuk efisiensi orang.
"Jadi supaya ada pemerataan, maka jangan anak-anak punya nilai tinggi hanya terkonsentrasi [pada sekolah tertentu]," kata Wapres ditemui di Kantor Wapres, Jakarta pada Selasa (25/6/2019).
Menurut JK, sekolah favorit di suatu daerah akan selalu ada karena siswa yang mendaftar merupakan yang terbaik.
Sekolah favorit, jelas Wapres, biasanya memiliki sistem pengajaran dan guru yang baik.
Wapres mengarahkan pemerintah daerah melengkapi fasilitas sekolah seperti perlengkapan komputer, laboratorium dan memberikan pelatihan kepada guru-guru sehingga kualitas pendidikan sekolahnya meningkat.
"Karena itu daerah harus mempunyai suatu inisiatif juga," demikian Kalla.
BACA JUGA
Aturan terkait sistem zonasi itu dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2018 untuk PPDB 2019.
Dengan sistem zonasi maka calon siswa akan mendaftar di sekolah-sekolah terdekat alamat tempat tinggalnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Share
Nina Atmasari
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
