PBB Desak Prabowo Selidiki Dugaan Pelanggaran HAM Selama Aksi Demo
PBB mendesak Presiden Prabowo untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan tindakan represi militer terhadap masyarakat sipil saat aksi demo
Politisi Gerindra Andre Rosiade./JIBI-Jaffry Prabu Prakoso
Harianjogja.com, JAKARTA--Ada peluang untuk mempertemukan Prabowo dan Joko Widodo kendati tidak dalam waktu dekat. Demikian disampaikan juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade.
"Tapi tentu pertemuan itu terjadi setelah [putusan] MK selesai [dibacakan]. Nanti di saat yang pas dan tepat Pak Prabowo akan berjumpa dengan Pak Jokowi untuk membicakan kepentingan bangsa dan negara. Kedua, untuk silaturahmi dan menurunkan tensi para pendukung," katanya di Media Center Prabowo-Sandi, Selasa (25/6/2019).
Menurut Andre, pertemuan Prabowo dan Jokowi tak akan dilakukan saat ini karena BPN masih fokus untuk menunggu pengumuman hasil sidang Mahkamah Konstitusi pada Kamis (27/6/2019).
Apalagi, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut masih berada di Jerman dan baru pulang ke Indonesia pada Rabu (26/6/2019). Andre juga menambahkan pihaknya tidak mengurus agenda demonstrasi berkedok halal bi halal yang dilakukan oleh PA 212 dan para pendukung paslon 02.
Dia juga memberi isyarat bahwa pertemuan Prabowo-Jokowi bukan membahas lobi-lobi atau deal politik seperti yang diungkapkan beberapa pihak.
"Katanya ada aksi PA 212 apalah itu namanya, fokus kami soal hasil MK. Kami tidak urus soal deal-deal. Kalaupun nanti ada pertemuan ya langsung lah, direct Pak Jokowi dan Prabowo tidak perlu ada pihak ketiga yang memfasilitasi," ucapnya.
Juru Bicara BPN Prabowo Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak menilai sejak awal Prabowo terbuka untuk bertemu dengan siapapun, termasuk Jokowi. Meski demikian, dia tak setuju dengan kata-kata rekonsiliasi.
"Enggak ada yang perlu direkonsiliasi, kan ini kompetisi biasa. Bertemu [Jokowi] mungkin saja, tapi tidak pada frame untuk lobi-lobi untuk bagi-bagi jabatan dan sebagainya," ujar Dahnil.
Menurutnya, pertemuan tersebut sangat ditunggu-tunggu untuk untuk kepentingan publik. Apalagi, belakangan ini banyak tokoh-tokoh BPN yang dikriminalisasi kemudian dituduh makar dan lain-lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
PBB mendesak Presiden Prabowo untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan tindakan represi militer terhadap masyarakat sipil saat aksi demo
Pemerintah menyiapkan stimulus ekonomi berupa diskon tiket transportasi, pajak ringan untuk penulis, hingga program magang nasional.
Best City Hotel Yogyakarta merayakan HUT ke-9 dengan tema Grow With The Best dan memperkuat komitmen layanan hospitality di Jogja.
Daftar lokasi Salat Iduladha 2026 1447 H Muhammadiyah di Gunungkidul resmi dirilis PDM. Cek ratusan titik salat Id di seluruh kapanewon.
Polisi Banyumas membongkar penipuan berkedok “Sultan Nusantara”. Korban rugi Rp50,8 juta usai dijanjikan pembersihan harta dan haji.
KPK memeriksa dua pejabat Kemenhub terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api DJKA Kemenhub.