Advertisement
Kubu Jokowi Iming-imingi Demokrat dan PAN Kursi Menteri
AHY bertemu Jokowi di Istana Merdeka. - Okezone/Fakhrizal Fakhri
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Kubu Jokowi mulai membahas jatah kursi menteri bagi partai yang berkoalisi ke capres 01 tersebut.
Juru Bicara Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin, Razman Arif Nasution menyebutkan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat mulai pindah haluan ke pihaknya.
Advertisement
Dengan adanya manuver politik tersebut, Razman memastikan kedua partai pendukung Capres - Cawapres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno tersebut akan mendapatkan jatah kursi menteri.
Razman mengatakan, PAN dan Partai Demokrat telah menunjukkan langkahnya secara perlahan meninggalkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Bahkan, ia tak menampik apabila Jokowi kemudian memberikan kursi menteri untuk masing-masing partai tersebut.
"Masih (ada peluang) insyaallah, kalau itu saya yakin pasti ada. Minimal satu-satu menteri dari mereka pasti dapat lah itu," kata Razman saat dihubungi Suara.com-jaringan Harianjogja.com, Sabtu (22/6/2019).
Akan tetapi pembagian kursi menteri itu disebut Razman tidak akan dilakukan Jokowi dalam waktu dekat. Razman mengatakan pembagian kursi menteri tersebut baru bisa dilakukan usai urusan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) rampung.
Walau disebut bakal mendapat kursi menteri, Razman menyarankan PAN dan Partai Demokrat untuk mengedepankan etika politik lantaran posisinya yang saat ini masih tergabung ke dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
Karena itu, Razman meminta PAN dan Partai Demokrat bersabar hingga putusan sidang gugatan sengketa Pemilihan Presiden 2019 dilaksanakan pada 28 Juni mendatang.
"Sebaiknya memang etika politiknya sebelum selesai pelaksanaan sidang MK ini maka sebaiknya jangan dulu nyebrang, untuk menghargai kawan," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
