Advertisement
Ini Alasan Wantimpres Pilih Jogja Jadi Lokasi Kajian Pengembangan Demokrasi Pancasila
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Tim Kajian Dewan Pertimbangan Presiden RI (Wantimpres) memilih Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lokasi kajian pengembangan demokrasi Pancasila.
"Terpilihnya DIY sebagai objek kajian erat hubungannya dengan bagaimana kekayaan budaya yang membentuk karakter masyarakat setempat sangat mencerminkan kehidupan Pancasilais," kata penanggung jawab Tim Kajian Wantimpres Mayjen TNI (Purn) I.G.N. Arsana seusai bertemu pejabat Pemprov DIY di kompleks Kepatihan, Jogja, Kamis (20/6/2019).
Advertisement
Pada tahun lalu, menurut Arsana, Wantimpres RI telah melakukan kajian mengenai kedewasaan dalam berdemokrasi. Selanjutnya, pada tahun ini kajian difokuskan untuk melihat sejauh mana budaya menjadi fondasi demokrasi Pancasila.
"Kajian kali ini dilakukan dalam rangka menemukan kembali gagasan Pancasilais di dalam interaksi hidup dan berbudaya sehari-hari," katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Gatot Saptadi mengapresiasi Tim Kajian Wantimpres yang telah memilih DIY sebagai lokasi kajian.
Menurut Gatot, kedatangan tim kajian ini bertujuan melaksanakan salah satu tugas pemerintah dalam menciptakan alam demokrasi Pancasila di Indonesia.
"Terima kasih kepada tim kajian karena telah memilih Yogyakarta sebagai lokasi untuk melakukan kajian. Apalagi, tim memandang secara umum Yogyakarta memiliki budaya yang bisa diangkat untuk menjadi fondasi di dalam kehidupan Pancasila," katanya.
Tim kajian Wantimpres melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi mulai 19 hingga 21 Juni 2019 dengan menemui para pelaku budaya, tokoh adat, tokoh agama, dan akademisi kebudayaan.
Selain Arsana, Ketua Tim Kajian Prof. Susanto Zuhdi, anggota Tim Kajian Saraswati Putri, M.Hum., dan Sekretaris Tim Kajian Indri Putrianti.
"Kalau dilihat, Yogyakarta punya kelengkapan potensi konflik, misalnya saja radikal kanan. Namun, suatu hal yang istimewa ialah setiap konflik bisa diselesaikan tanpa perlu mengeluarkan aturan mengikat, seperti perda atau pergub. Semua bisa diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY Agung Supriyanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
- Gedung Hubdam Kodam IV Diponegoro Semarang Terbakar, Ini Total Kerugian
- Kisah Sukses Umbul Pelem Klaten, dari Ladang Cenil sampai Jadi Wisata Favorit
- Kemenhub Tambah Kuota Mudik Gratis dengan Bus untuk 10.000 Orang, Yuk Daftar!
- Sosok Irfan Jauhari, Winger Lincah Persis Solo yang Sumbang Emas SEA Games 2023
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Desain Paspor Bakal Berubah Tahun Ini
- Sempat Ditangkap, Jambret di Jaksel Kabur Pakai Mobil Patroli Polisi
- Erupsi Lagi, Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Guguran
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Ditarget Rampung Sebelum April 2024
Advertisement
Kembali Tampil di Pilkada Gunungkidul Tahun Ini, Ini Gagasan yang Diusung Sutrisna Wibawa
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Mudik Lebaran, Diskon Tarif Tol Dipatok Maksimal 20 Persen
- Erupsi Lagi, Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Guguran
- Kecelakaan Gerbang Tol Halim, Pengemudi Truk Jadi Tersangka
- Puan Maharani Menegaskan Partai Pemenang Pemilu Berhak Dapat Kursi Ketua DPR
- Patahan Pemicu Gempa Membentang dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur, BRIN: Di Dekat Kota-Kota Besar
- Syahrul Yasin Limpo Minta Pindah Tahanan, KPK: Rutan Sudah Terstandardisasi
- BMKG: Waspadai Potensi Hujan Badai di Indonesia
Advertisement
Advertisement