Advertisement
Ini Alasan Wantimpres Pilih Jogja Jadi Lokasi Kajian Pengembangan Demokrasi Pancasila

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Tim Kajian Dewan Pertimbangan Presiden RI (Wantimpres) memilih Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lokasi kajian pengembangan demokrasi Pancasila.
"Terpilihnya DIY sebagai objek kajian erat hubungannya dengan bagaimana kekayaan budaya yang membentuk karakter masyarakat setempat sangat mencerminkan kehidupan Pancasilais," kata penanggung jawab Tim Kajian Wantimpres Mayjen TNI (Purn) I.G.N. Arsana seusai bertemu pejabat Pemprov DIY di kompleks Kepatihan, Jogja, Kamis (20/6/2019).
Advertisement
Pada tahun lalu, menurut Arsana, Wantimpres RI telah melakukan kajian mengenai kedewasaan dalam berdemokrasi. Selanjutnya, pada tahun ini kajian difokuskan untuk melihat sejauh mana budaya menjadi fondasi demokrasi Pancasila.
"Kajian kali ini dilakukan dalam rangka menemukan kembali gagasan Pancasilais di dalam interaksi hidup dan berbudaya sehari-hari," katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Gatot Saptadi mengapresiasi Tim Kajian Wantimpres yang telah memilih DIY sebagai lokasi kajian.
Menurut Gatot, kedatangan tim kajian ini bertujuan melaksanakan salah satu tugas pemerintah dalam menciptakan alam demokrasi Pancasila di Indonesia.
"Terima kasih kepada tim kajian karena telah memilih Yogyakarta sebagai lokasi untuk melakukan kajian. Apalagi, tim memandang secara umum Yogyakarta memiliki budaya yang bisa diangkat untuk menjadi fondasi di dalam kehidupan Pancasila," katanya.
Tim kajian Wantimpres melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi mulai 19 hingga 21 Juni 2019 dengan menemui para pelaku budaya, tokoh adat, tokoh agama, dan akademisi kebudayaan.
Selain Arsana, Ketua Tim Kajian Prof. Susanto Zuhdi, anggota Tim Kajian Saraswati Putri, M.Hum., dan Sekretaris Tim Kajian Indri Putrianti.
"Kalau dilihat, Yogyakarta punya kelengkapan potensi konflik, misalnya saja radikal kanan. Namun, suatu hal yang istimewa ialah setiap konflik bisa diselesaikan tanpa perlu mengeluarkan aturan mengikat, seperti perda atau pergub. Semua bisa diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY Agung Supriyanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement