Advertisement
Anggap Prabowo Punya Catatan Hitam Soal HAM, Aktivis Ini Menolak Jadi Saksi Prabowo-Sandi di MK
Haris Azhar - Suara.com
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Haris Azhar, Direktur Lokataru, lembaga bantuan hukum dan hak asasi manusia (HAM), mengundurkan diri sebagai saksi untuk Tim Hukum Capres Cawapres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam persidangan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Rabu (19/6). Haris tak ingin bersaksi untuk Prabowo yang dia anggap punya masalah pelanggaran HAM masa lalu.
“Saya menyatakan tak bersedia hadir sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di MK hari ini, tanggal 19 Juni 2019,” kata Haris Azhar melalui keterangan tertulis.
Advertisement
Ia menuturkan, surat penolakan dirinya menjadi saksi Prabowo-Sandiaga sudah dikirimkan ke MK. Dalam surat itu, Haris menyebutkan alasannya, yakni karena Prabowo memunyai masalah pelanggaran HAM masa lalu. Di sisi lain, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, menurut dia, juga tak punya solusi menyelesaikan masalah HAM.
“Prabowo punya catatan hitam soal HAM, semisal penculikan dan kerusuhan Mei 1998. Sementara Jokowi tak mau menyelesaikan kasus-kasus HAM berat. Karena itu, buat apa saya datang ke sidang pertarungan orang-orang pelanggar HAM,” tegasnya.
Haris didaftarkan Tim Hukum Prabowo – Sandiaga sebagai salah satu saksi dihadirkan sidang hari ini. Seyogyanya, Haris diminta bersaksi soal dukungan polisi untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin. Sebab, Haris dulu menjadi pengacara Kapolsek Pasirwangi Garut AKP Sulman Aziz.
AKP Sulman Aziz, mengaku mendapat arahan dari Kapolres Garut saat rapat di Polres Garut untuk mendukung Jokowi-Ma’rf. Sulman kemudian dimutasi ke Polda Jawa Barat karena dianggap mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Belakangan, Sulman mencabut keterangannya dan mengaku khilaf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
PIP 2025: Cara Cek Penerima dan Besaran Dana Lengkap
Cegah Anak Tersesat, Masjidil Haram Sediakan Gelang Identitas
OTT KPK di Banten, Lima Orang Diamankan Masih Diperiksa
Kasus Korupsi Bank BJB, KPK Pertimbangkan Panggil Atalia Praratya
Advertisement
Akses Jalan KKA Aceh Utara-Bener Meriah Kembali Bisa Dilalui
Prabowo Gelar Ratas Tertutup di Sumbar Bersama TNI-Polri
Petani Pidie Jaya Minta Sawah Dipulihkan Pascabanjir
BGN Percepat Pembangunan Dapur Gizi 3T untuk 2026
Korban Bencana Aceh Dapat 1.000 Rumah dari Yayasan Buddha Tzu Chi
Advertisement
MK Putuskan Royalti Hak Cipta Mengacu Tarif Resmi Negara
KPK Tegaskan Perceraian Ridwan Kamil Tak Ganggu Kasus Bank BJB
Ribuan Rumah Rusak, BNPB Bangun Huntara di Sumatera Utara
Filipina Tolak Tuduhan Pelatihan ISIS Pelaku Penembakan Sydney
Maduro Tuduh AS Bajak Kapal Tanker Minyak Venezuela
Advertisement
Konflik Memanas, Thailand Tekan Kamboja Lakukan Gencatan
Berita Pilihan
- Cegah Anak Tersesat, Masjidil Haram Sediakan Gelang Identitas
- KPK Tegaskan Perceraian Ridwan Kamil Tak Ganggu Kasus Bank BJB
- Baku Tembak di TN Komodo, Tim Gabungan Hadang Pemburu Liar
- Cuaca Ekstrem Landa Negara Arab, Banjir Bandang Picu Korban
- Percepatan Papua, Prabowo Ancam Pecat Pejabat Bermasalah
Advertisement
Mudik Nataru Dimulai, Mahasiswa Ramai di Bandara YIA
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- FIFA Anulir Tiga Laga Timnas Malaysia Akibat Naturalisasi
- Libur Nataru, 14 Puskesmas Rawat Inap Sleman Siaga 24 Jam
- Cegah TPPO, Imigrasi Jateng Tolak 322 Paspor Sepanjang 2025
- Konflik Memanas, Thailand Tekan Kamboja Lakukan Gencatan
- Cegah Harga Nuthuk, Wisata Kulonprogo Diawasi Ketat
- Nigeria dan Kamerun Laporkan RD Kongo ke FIFA soal Naturalisasi
- Perpanjang SIM di Gunungkidul Bisa Online, Dicetak dan Diantar
Advertisement
Advertisement
