Indonesia Perlu Wajib Militer? Ini Jawaban Menhan
Prajurit TNI AD melakukan pengamanan di Jalan KS Tubun, Jakarta, Rabu (22/5/2019). - ANTARA FOTO/Aprillio Akbar Harianjogja.com, JAKARTA-- Wacana wajib militer kembali mengemuka setelah sebelumnya anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengusulkan program tersebut.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pemerintah untuk sementara ini belum perlu menerapkan wajib militer karena Indonesia tidak sedang atau akan berperang.
"Kita 'kan belum mau perang. 'Mindset' [cara berpikir] Pancasila dulu yang disiapkan," kata Ryamizard sebelum mengikuti rapat kerja tertutup dengan Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2019).
Menurut Ryamizard, saat ini yang paling penting adalah menanamkan ideologi Pancasila kepada masyarakat melalui program bela negara.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu menambahkan Pancasila merupakan simbol yang mempersatukan bangsa dan negara.
Pancasila, lanjut dia, juga menjadi benteng agar masyarakat tidak terpengaruh dengan paham lain yang tidak sesuai dengan Indonesia.
"Bagaimana 'mindset' kita ini tidak diubah oleh khilafah, mendirikan negara Islam. Tetap Pancasila. Itu paling penting. Kalau kita wajib militer, tapi ini (kepala) tidak diisi, berubah, itu yang bahaya," katanya.
Ryamizard juga meminta bagi siapa pun yang tidak menginginkan Pancasila untuk keluar dari Indonesia.
"Yang tidak suka Pancasila, saya bilang dari dulu, keluar dari negara, jangan indekos terus," ucapnya.
Wacana wajib militer kembali mengemuka setelah sebelumnya anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengusulkan program tersebut.
Usulan itu disampaikan usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Kemhan tahun 2018 oleh BPK di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin (17/6/2019).
"Jadi kami mengusulkan agar kita mulai menerapkan wajib militer sebagaimana semua negara maju yang ada di dunia," katanya.
Sumber : Antara
