Pemerintah Menolak Bertanggung Jawab soal Tiket Mahal, Menhub : Bukan Urusan Saya

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018). - Antara/Hafidz Mubarak A
17 Juni 2019 21:17 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah enggan bertanggung jawab ihwal harga tiket pesawat yang hingga kini masih mahal.

Harga tiket pesawat yang bertahan mahal hingga kekinian, masih dikeluhkan oleh publik. Tak hanya warga biasa, tapi juga pejabat pemerintahan.

Salah satu pejabat yang mengeluh adalah Gubernur Riau Syamsuar. Bahkan, ia meminta pegawai Pemprov Riau untuk transit ke negara tetangga untuk menuju Riau atau ke daerah lain untuk menyiasati harga tiket.

Pasalnya, Syamsuar menuturkan harga tiket pesawat ke luar negeri lebih murah dibandingkan harga tiket dalam negeri.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, persoalan harga tiket bukan merupakan tanggung jawabnya.

"(Mahalnya harga) Tiket itu bukan urusan saya. Jadi urusan dari airlines-nya," ujar Budi Karya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Tak hanya itu, Budi Karya menegaskan Kementerian Perhubungan hanya mengatur tarif batas atas dan tarif batas bawah.

"Saya urusannya (tarif) atas dan bawah," tukasnya.

Diminta Hemat

Melonjaknya harga tiket pesawat tak hanya dirasakan masyarakat tapi juga berdampak meluas hingga ke ranah pemerintahan. Salah satunya, perjalanan dinas para pegawai Kementerian/Lembaga (K/L) yang diminta efisien.

Permintaan tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang selaku bendahara negara.

Meskipun tiket pesawat mahal, Sri Mulyani meminta para Kementerian/Lembaga tetap efisien mencari tiket pesawat yang terjangkau.

"Sebetulnya dari keseluruhan belanja K/L untuk perjalanan dinas itu kami minta diefiensikan. Jadi mungkin kalau kenaikan tarif dari tiket-tiket tentu nanti akan terlihat," katanya pekan lalu.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, kalau perjalanan dinas tak bisa dilakukan efisiensi, maka aparatus negara bisa melakukan efisiensi di sumber belanja lain. Salah satunya, sektor belanja barang K/L.

"Jadi mungkin mereka juga akan melakukan efisiensi biasanya, kalau ada kenaikan di satu sisi, tapi kemudian mereka melakukan efisiensi di tempat lain.”

Sumber : Suara.com