Banjir Rob Pati Rendam 73 Rumah dan 85 Hektare Tambak
Banjir rob di Kecamatan Tayu, Pati, merendam 73 rumah dan 85 hektare tambak. Sebanyak 127 KK terdampak akibat tanggul laut yang jebol.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018)./Antara-Hafidz Mubarak A
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah enggan bertanggung jawab ihwal harga tiket pesawat yang hingga kini masih mahal.
Harga tiket pesawat yang bertahan mahal hingga kekinian, masih dikeluhkan oleh publik. Tak hanya warga biasa, tapi juga pejabat pemerintahan.
Salah satu pejabat yang mengeluh adalah Gubernur Riau Syamsuar. Bahkan, ia meminta pegawai Pemprov Riau untuk transit ke negara tetangga untuk menuju Riau atau ke daerah lain untuk menyiasati harga tiket.
Pasalnya, Syamsuar menuturkan harga tiket pesawat ke luar negeri lebih murah dibandingkan harga tiket dalam negeri.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, persoalan harga tiket bukan merupakan tanggung jawabnya.
"(Mahalnya harga) Tiket itu bukan urusan saya. Jadi urusan dari airlines-nya," ujar Budi Karya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/2019).
Tak hanya itu, Budi Karya menegaskan Kementerian Perhubungan hanya mengatur tarif batas atas dan tarif batas bawah.
"Saya urusannya (tarif) atas dan bawah," tukasnya.
Diminta Hemat
Melonjaknya harga tiket pesawat tak hanya dirasakan masyarakat tapi juga berdampak meluas hingga ke ranah pemerintahan. Salah satunya, perjalanan dinas para pegawai Kementerian/Lembaga (K/L) yang diminta efisien.
Permintaan tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang selaku bendahara negara.
Meskipun tiket pesawat mahal, Sri Mulyani meminta para Kementerian/Lembaga tetap efisien mencari tiket pesawat yang terjangkau.
"Sebetulnya dari keseluruhan belanja K/L untuk perjalanan dinas itu kami minta diefiensikan. Jadi mungkin kalau kenaikan tarif dari tiket-tiket tentu nanti akan terlihat," katanya pekan lalu.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, kalau perjalanan dinas tak bisa dilakukan efisiensi, maka aparatus negara bisa melakukan efisiensi di sumber belanja lain. Salah satunya, sektor belanja barang K/L.
"Jadi mungkin mereka juga akan melakukan efisiensi biasanya, kalau ada kenaikan di satu sisi, tapi kemudian mereka melakukan efisiensi di tempat lain.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Banjir rob di Kecamatan Tayu, Pati, merendam 73 rumah dan 85 hektare tambak. Sebanyak 127 KK terdampak akibat tanggul laut yang jebol.
Kemenperin memastikan dua pabrik komponen otomotif tetap beroperasi di Indonesia, membantah isu relokasi dan PHK.
Kasus tabrak BMW listrik dan ojol di Meruya Selatan diselesaikan damai melalui mediasi polisi dengan pendekatan restorative justice.
Fenomena Viking Row suporter Norwegia viral di Piala Dunia 2026, dukung Haaland dan Odegaard dengan aksi mendayung khas Viking.
Pria 44 tahun ditemukan tewas gantung diri di Tegalrejo, Jogja. Polisi pastikan tidak ada tanda kekerasan dari hasil pemeriksaan awal.
Seorang petani di Kulonprogo mengantar anak disabilitas ke job fair Disnaker, berharap sang anak mendapat pekerjaan yang layak dan mandiri.