6 Penyelam Basarnas Cari Korban di Dalam KM Virgo Transport 8
Basarnas mengerahkan enam penyelam untuk mencari korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018)./Antara-Hafidz Mubarak A
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah enggan bertanggung jawab ihwal harga tiket pesawat yang hingga kini masih mahal.
Harga tiket pesawat yang bertahan mahal hingga kekinian, masih dikeluhkan oleh publik. Tak hanya warga biasa, tapi juga pejabat pemerintahan.
Salah satu pejabat yang mengeluh adalah Gubernur Riau Syamsuar. Bahkan, ia meminta pegawai Pemprov Riau untuk transit ke negara tetangga untuk menuju Riau atau ke daerah lain untuk menyiasati harga tiket.
Pasalnya, Syamsuar menuturkan harga tiket pesawat ke luar negeri lebih murah dibandingkan harga tiket dalam negeri.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, persoalan harga tiket bukan merupakan tanggung jawabnya.
"(Mahalnya harga) Tiket itu bukan urusan saya. Jadi urusan dari airlines-nya," ujar Budi Karya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/2019).
Tak hanya itu, Budi Karya menegaskan Kementerian Perhubungan hanya mengatur tarif batas atas dan tarif batas bawah.
"Saya urusannya (tarif) atas dan bawah," tukasnya.
Diminta Hemat
Melonjaknya harga tiket pesawat tak hanya dirasakan masyarakat tapi juga berdampak meluas hingga ke ranah pemerintahan. Salah satunya, perjalanan dinas para pegawai Kementerian/Lembaga (K/L) yang diminta efisien.
Permintaan tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang selaku bendahara negara.
Meskipun tiket pesawat mahal, Sri Mulyani meminta para Kementerian/Lembaga tetap efisien mencari tiket pesawat yang terjangkau.
"Sebetulnya dari keseluruhan belanja K/L untuk perjalanan dinas itu kami minta diefiensikan. Jadi mungkin kalau kenaikan tarif dari tiket-tiket tentu nanti akan terlihat," katanya pekan lalu.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, kalau perjalanan dinas tak bisa dilakukan efisiensi, maka aparatus negara bisa melakukan efisiensi di sumber belanja lain. Salah satunya, sektor belanja barang K/L.
"Jadi mungkin mereka juga akan melakukan efisiensi biasanya, kalau ada kenaikan di satu sisi, tapi kemudian mereka melakukan efisiensi di tempat lain.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Basarnas mengerahkan enam penyelam untuk mencari korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa.
MK menyatakan permohonan hak mempertahankan nomor HP saat berganti operator atau MNP tidak dapat diterima karena dinilai kabur.
Disdik Sleman menyebut laporan SD Negeri Ledoknongko tidak mencantumkan siswa sebagai ABK, berbeda dengan informasi awal kepolisian.
Kejagung menyatakan Kolonel Budi Utomo tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG dan ditahan sejak Agustus 2026 di Pomdam Jaya.
Indonesia menguasai 41% produksi nikel olahan dunia. Pemerintah mendorong hilirisasi berlanjut ke ekosistem baterai.
WJNC 2026 diperpanjang dari Tugu hingga Titik Nol Kilometer. Pemkot Jogja menargetkan 60.000 pengunjung dan siapkan rekayasa lalu lintas.