Advertisement
Peneliti LIPI Jelaskan Kenapa Gugatan BPN Prabowo-Sandi Soal Pilpres Salah Alamat Sejak Awal

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Peneliti politik menilai gugatan Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait sengketa Pemilu Presiden ke Mahkamah Konstitusi sudah salah alamat sejak awal.
Hal ini diungkap peneliti politik senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris kepada Bisnis-jaringan Harianjogja.com, Selasa (11/6/2019).
Advertisement
Sebelumnya, Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga Bambang Widjojanto, Jumat (24/5/2019) mengajukan ke MK tentang adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif pada Pilpres 2019, dilengkapi argumen dan alat bukti.
Kini, Tim Hukum BPN kembali mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (11/6/2019) untuk mengajukan perbaikan permohonan berkas gugatan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU).
Salah satunya, mempersoalkan status cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin yang masih tercatat sebagai pejabat Dewan Pengawas Syariah di PT BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri. Sehingga, menurut TIm Hukum BPN, paslon nomor urut 01 telah melanggar syarat pendaftaran dan patut untuk didiskualifikasi.
Menurut Haris, gugatan BPN sejak awal salah alamat sebab cenderung mempermasalahkan proses pemilu, bukan hasil pemilu. Seharusnya, pelanggaran dan sengketa proses pemilu diajukan ke Badan Pengawas Pemilu.
"Saya kira [perbaikan permohonan gugatan tentang Ma'ruf Amin] itu salah alamat juga. Karena hal itu bukan wilayah kewenangan MK. Konstitusi dan UU Pemilu sudah membatasi, kewenangan MK adalah mengadili sengketa hasil pemilu," jelas Haris.
Menurut Haris, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah pasti mendiskualifikasi seorang paslon sejak awal apabila terbukti melanggar syarat. Dalam konteks ini, yaitu pernyataan pengunduran diri paslon sebagai karyawan atau pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Sementara itu, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa jabatannya di dua bank syariah tersebut tidak melanggar syarat pendaftaran capres-cawapres yang dibuat KPU.
"Saya kan bukan karyawan, [dua bank syariah] itu bukan BUMN juga. Orang itu anak perusahaan," kata Ma'ruf selepas kunjungannya ke kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Selasa (11/6/2019).
Kendati demikian, karena polemik ini telah masuk ke ranah hukum, Ma'ruf tak ingin berkomentar banyak. Dirinya menyatakan bahwa Tim Hukum TKN Jokowi-Ma'ruf akan menjelaskan hal ini lebih lanjut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement