Advertisement
Kasus Surat Suara Pilpres Tercoblos di Malaysia, KPU Dalilkan PPLN Tidak Bekerja Profesional
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Hasil sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum RI mendalilkan Panitia Pemilihan Luar Negeri di Kuala Lumpur, Malaysia, tidak bekerja secara efektif, transparan dan profesional.
Hal tersebut diketahui dalam sidang yang digelar di Jakarta, Selasa (22/6/2019), dengan Pengadu KPU RI, Teradu PPLN Kuala Lumpur dan Bawaslu selaku pihak terkait.
Advertisement
"Pemungutan suara Pemilu 2019 melalui metode pos yang diselenggarakan di wilayah Kuala Lumpur, Malaysia tidak sepenuhnya sesuai prosedur, tata cara, atau mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan," kata Ketua KPU RI Arief Budiman dalam persidangan melalui video conference.
KPU mendalilkan surat suara pemilu tahun 2019 yang telah masuk ke PPLN Kuala Lumpur tidak sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Menurut Arief, hal itu ditengarai dari ditemukannya surat suara pemilu yang sah diduga telah tercoblos oleh bukan pemilih yang sah dan belum tercoblos oleh pemilih yang sah di lokasi Taman University SG Tangkas 43000 Kajang dan di Bandar Baru Wangi, Selangor, Malaysia.
KPU sendiri dalam prosesnya, kala itu, telah mengganti dua anggota PPLN Kuala Lumpur yakni Djadjuk Natsir, dan Krishna K.U. Hannan, atas rekomendasi Bawaslu RI.
Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Harjono dan anggota Majelis Ida Budhiati, membenarkan pihaknya telah merekomendasikan agar Krisna K.U. Hanan dan Djadjuk Natsir diganti.
Penggantian Krisna K.U. Hanan untuk mencegah timbulnya konflik kepentingan antara tugas sebagai anggota PPLN dengan jabatan sebagai pejabat fungsional pada KBRI di Kuala Lumpur, Malaysia.
Sementara penghentian Djadjuk Natsir karena yang bersangkutan merupakan penanggung jawab teknis pemungutan suara melalui metode pos.
Dalam sidang itu, Krishna K.U. Hannan mengatakan selama menjalankan tugas sebagai Anggota PPLN Kuala Lumpur, dirinya merasa tidak pernah mengalami persoalan potensi konflik kepentingan.
“Terhadap dugaan adanya potensi konflik kepentingan, saya menyerahkan perihal status saya sebagai anggota PPLN kepada mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apapun keputusan DKPP dan KPU akan saya terima dan taati,” katanya.
Sementara Djadjuk Natsir menyampaikan bahwa dirinya sebagai anggota PPLN penanggungjawab teknis pemungutan suara Pos, selama melaksanakan tugas telah mengikuti tahapan-tahapan pelaksanaan pemungutan suara Pos sebagai mana petunjuk yang diatur dalam BAB V, PKPU Nomor 3 Tahun 2019.
Menurut Djadjuk, pengiriman dan pengembalian surat suara dari Pos Malaysia tercatat dan teradministrasi, baik dengan bukti resi resmi maupun rekap yang dibuat oleh PPLN Kuala Lumpur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Ditarget Rampung Sebelum April 2024
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
- PGI Meminta Agar Kasus Kekerasan di Papua Diusut Tuntas
- Diduga Menganiaya Anggota KKB, 13 Prajurit Ditahan
- Banjir Demak, Selat Muria Dipastikan Tidak Akan Muncul Lagi
Advertisement
Dukung Kelestarian Lingkungan, Pemda DIY Mulai Terapkan Program PBJ Berkelanjutan
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Tersandung Kasus Pelecehan, Ketua DPD PSI Jakarta Barat Mengundurkan Diri
- Ini Dia Total 7 Tol yang Digratiskan Saat Mudik Lebaran, Salah Satunya Tol Jogja-Solo
- The Alana Hotel Malang Siapkan Paket Khusus Libur Lebaran 2024
- Bidik Perampasan Aset Rafael Alun di Simprug, KPK Ajukan Kasasi
- Bantuan Beras Akan Dilanjutkan hingga Akhir Tahun, Presiden Jokowi: Tapi Saya Enggak Janji
- Mudik Lebaran 2024, Batas Kecepatan Melewati Tol Jogja-Solo 40 Km per Jam
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
Advertisement
Advertisement