Advertisement
KPK Terima 3 Laporan Gratifikasi Idulfitri, Ada Parsel Makanan Senilai Rp2 Juta
Ilustrasi. - Bisnis Indonesia/Rachman
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Menjelang lebaran, gratifikasi untuk pejabat perlu diwaspadai. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai Senin (20/5/2019) telah menerima tiga laporan penerimaan gratifikasi terkait Hari Raya Idulfitri.
"Kami baru menerima laporan gratifikasi sekitar tanggal 20 Mei kemarin itu berwujud tiga barang ya, ada yang bentuk uang dan ada yang bentuk barang," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/5/2019).
Adapun, kata dia, tiga barang itu berupa makanan dalam bentuk parsel dengan nilai estimasi sekitar Rp2 juta, uang senilai Rp200.000, dan karangan bunga senilai Rp2,5 juta.
"Di satu sisi tentu saja kami berharap laporan itu tidak perlu banyak dilakukan karena sejak awal sudah bisa ditolak. Jadi, kami harap pejabat juga cukup tegas menyampaikan dan menolak atau menerima gratifikasi dari pihak-pihak yang terkait dengan jabatan," ucap Febri.
Selain itu, kata dia, KPK juga mengingatkan agar mobil dinas tidak digunakan untuk kepentingan mudik menjelang hari raya.
"Kami juga mengingatkan agar perlengkapan atau benda-benda yang menjadi milik negara atau milik daerah itu tidak digunakan seperti mobil dinas, jangan sampai mobil dinas digunakan untuk mudik atau kepentingan pribadi," kata dia.
Sebelumnya, ia menyatakan bahwa pejabat yang melaporkan penerimaan gratifikasi dengan kesadarannya terbebas dari ancaman pidana sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
"Yaitu berupa pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar," tutur Febri.
Namun, kata dia, jika laporan gratifikasi baru disampaikan setelah ada proses hukum penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, maka KPK dapat tidak menindaklanjuti laporan tersebut dan menyerahkannya pada proses hukum yang berjalan sehingga tindakan yang terbaik adalah menolak gratifikasi sejak awal.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kebijakan Luar Negeri Trump Mengeras, Targetkan Greenland-Iran
Protes Iran Masuk Hari ke-10, Korban Tewas Capai 36 Orang
Buang Sampah dan Meludah Sembarang di Kuala Lumpur Didenda Rp8,2 Juta
Top Ten News Harianjogja.com: Relokasi Pedagang Hingga Kemiskinan
Advertisement
Protes Iran Memanas, Khamenei Dikabarkan Siapkan Pelarian
Prabowo Tunjuk Tito Pimpin Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatera
MUI Usulkan Pilkada Lewat DPRD, Dinilai Lebih Maslahat
China Kecam AS atas Penangkapan Presiden Venezuela
Kasus Produk Kecantikan, Richard Lee Dipanggil Polda Metro
Advertisement
MUI Soroti KUHP Baru soal Nikah Siri dan Poligami
Dentuman dan Kilatan Cahaya di Cianjur Bukan dari Gunung Gede
Semeru Erupsi 12 Kali, Lava Pijar Muncul hingga Malam Hari
Kemendagri Wajibkan Daerah Perkuat Kelembagaan BPBD
Prabowo Targetkan 6.900 Jembatan Terbangun pada 2026
Advertisement
Prabowo Minta Prosedur MBG Diperketat Mulai 2026
Berita Pilihan
- Kebijakan Luar Negeri Trump Mengeras, Targetkan Greenland-Iran
- IAGI Ungkap Dua Penyebab Dugaan Sinkhole di Limapuluh Kota
- Indonesia Larang Impor Daging Babi dari Spanyol akibat Wabah ASF
- Bareskrim Selidiki Dugaan Kejahatan Lingkungan di Banjir Bandang Aceh
- Kim Jong Un Klaim Uji Rudal Hipersonik Respons Situasi Global
Advertisement
Gedung Koperasi Desa Merah Putih di Gunungkidul Mulai Dibangun
Advertisement
Jadi Primadona, Umbul Pelem Klaten Raup Omzet Miliaran Sepanjang 2025
Advertisement
Berita Populer
- Prabowo Gelar Retret Kabinet di Hambalang, Evaluasi Program Prioritas
- Mulai 2026, Gaji Guru PPPK Bantul Minimal Setara UMK
- Modus Liquid Vape, BNN Ungkap Lab Narkoba Jaringan Global di Ancol
- Demokrat Laporkan Sejumlah Akun di Medsos Terkait Hoaks soal SBY
- Investor Celosia Bidik Pantai Baron untuk Wisata Taman Bunga
- Pakar Nilai Serangan AS ke Venezuela Bukti Lemahnya PBB
- Lurah Sampang Dipecat, Pemkab Gunungkidul: Tak Ada Pemilihan Pengganti
Advertisement
Advertisement
