Mentan Amran Sulaiman Izinkan Cabut Izin Beras Fortifikasi Nakal
Mentan Amran Sulaiman instruksikan Bapanas tindak tegas beras fortifikasi melanggar aturan. DPR dukung pencabutan izin usaha pelaku.
Mantan Kepala BIN dan Ketua Umum PKPI, AM Hendropriyono sekaligus pengusaha nasional. /Suara.com-Adhitya Himawan
Harianjogja.com, JAKARTA- Mantan Kepala Badan Intelijen Negara, AM Hendropriyono menilai politik jalanan atau rencana demonstrasi dari sekelompok orang di kantor KPU pada tanggal 22 Mei, Rabu lusa, saat pengumuman pemenang Pilpres 2019, tidak dibenarkan dalam Pancasila.
"Politik jalanan atau demonstrasi di jalanan, baik damai maupun tidak damai tidak dibenarkan oleh Pancasila, politik jalanan seperti ini," kata Hendropriyono, Senin (20/5/2019).
Karenanya, dirinya meminta agar masyarakat yang mendukung salah satu pasangan capres-cawapres untuk menghentikan pemikiran anehnya tersebut.
"Saya merasa agak malu, karena sebagai generasi penerus bangsa kecolongan, dan kalian anak-anakku mengingatkan bahwa kami kecolongan. Sudah menyusup masuk ke berbagai sendi kebangsaan kita terutama di bidang pendidikan," kata Hendropriyono.
Tak hanya itu, Hendropriyono juga menuding kekuatan massa pendukung Capres Cawapres Prabowo Subianto – Sandiaga Uno sudah mulai "ompong".
Ia mengatakan, sudah banyak pendukung capres cawapres nomor urut 2 itu yang tersadar dan tidak mau ikut aksi 22 Mei.
"Kekuatan massanya sudah mulai ompong, yaitu massa yang terdiri dari sebagian mantan HTI, sebagian mantan PA 212, mantan GNPF Ulama, karena sudah ada yang ikut sama kami di sini," kata Hendropriyono.
Artinya, kata dia, para elite yang teriak-teriak bakal aksi 22 Mei akan mengerahkan massa yang ompong, yang tinggal sedikit.
Terlebih, lanjut Hendropriyono, Partai Demokrat telah menyatakan tidak mau kalau demokrasi berjalan inkonstitusional. Kemudian, PAN yang dua pertiga kadernya sudah tidak mau ikut aksi tersebut.
"Begitu juga PKS, di mana saya amati sudah banyak yang sadar bahwa negara ini akan dibawa ke mana. Kasihan rakyat kalau seperti ini," katanya.
Hendropriyono juga mengakui mengetahui identitas massa yang akan turun ke jalan pada 22 Mei 2019.
"Massa yang sekarang bergerak hanya mantan 212, FPI, barisan sakit hati," ujarnya.
Selain itu, menurut dia, massa yang akan turun ke jalan pada saat pengumuman hasil Pemilu 2019 itu juga ditunggangi oleh mereka yang sakit hati dengan pemerintah saat ini.
"Yang tadinya pejabat, dicopot enggak mau, menteri dicopot, masa sampai segitunya, sudahlah, gantian sama yang muda," kata Hendropriyono.
Menurut dia, mereka adalah orang-orang yang tak mampu berpikir jernih lagi. Hendropriyono menyebut, mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan apa pun demi sebuah nama dan jabatan.
"Yang ingin dapat nama, singgasana. Saya tidak mengerti kenapa sampai hati mengorbankan anak-anaknya sendiri, untuk apa?" kata Hendropriyono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Mentan Amran Sulaiman instruksikan Bapanas tindak tegas beras fortifikasi melanggar aturan. DPR dukung pencabutan izin usaha pelaku.
Cuaca Jogja Jumat 18 September 2026 diprakirakan cerah di seluruh wilayah DIY. Simak suhu, kelembapan, hingga daftar kecamatan.
Juventus mengawali Liga Europa 2026/2027 dengan kemenangan 5-0 atas NEC Nijmegen. Lima pemain berbeda mencetak gol, sementara Milan kalah dari Benfica.
Harga rumah kian mahal, Pemda DIY petakan kebutuhan rusun dan hunian vertikal bergaya tradisional Jawa untuk masyarakat di kawasan Kartamantul.
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY bersama DPRD DIY menggelar bedah buku bertajuk 1001 Tanya untuk Wakil Rakyat di Terban, Kemantren Gondokusuman.
Jadwal layanan SIM Station Terminal Dhaksinarga Gunungkidul Jumat 18 September 2026. Lengkap dengan syarat BPJS Kesehatan dan lokasi SIM Keliling.