Advertisement
Andi Arief Sindir Anies Baswedan Main Aman
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. - ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak turut hadir pada pertemuan sejumlah kepala daerah di Museum Kepresidenan Balai Kirti, kompleks Istana Bogor, Rabu (16/5/2019) kemarin. Politisi Partai Demokrat, Andi Arief pun menyebut Anis bermain aman.
Pertemuan juga dihadiri Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono, serta putri Presiden ke-4 RI Abdurrachman Wahid, Zannuba Arrifah Chafsoh (Yenny Wahid).
Advertisement
“Untuk menyadarkan orang banyak memang butuh risiko bagi tokoh politik seperti AHY yang berani melakukan sesuatu. Seharusnya @aniesbaswedan kawan saya juga jangan diam dan bertahan pada main aman. Ada yg mengganggu akal sehat namun diam, di mana kemanusiaan kita?” tulisnya, Kamis (16/5/2019).
Sebelum twit tersebut, Andi mengutarakan pembelaannya untuk AHY yang menyerukan agar semua pihak menunggu hasil penghitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Di saat 02 klaim menang 62 persen dan kini versi revisi 54 persen dan 01 dinyatakan menang oleh quick count, AHY adalah orang yg pertama yg menyatakan sebaiknya semua pihak menunggu 22 Mei. Dia dibully dan dituduh penghianat, hanya karena mengajak hidup benar.”
Di saat tokoh-tokoh tua, para purnawirawan jenderal dan intelektual serta tokoh agama terbelah-belah, kewajiban orang muda yang waras dan berani mengambil resiko untuk berupaya menyatukannya kembali. AHY sudah memulai, mana yang lain?
— andi arief (@AndiArief__) May 16, 2019
Menurutnya, pada saat tokoh-tokoh tua, para purnawirawan jenderal dan intelektual serta tokoh agama terbelah-belah, kewajiban orang muda yang waras dan berani mengambil resiko untuk berupaya menyatukannya kembali. “AHY sudah memulai, mana yang lain?”
Pertemuan sejumlah tokoh di Bogor dihadiri a.l. Wali Kota Bogor Bima Arya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Ada pula AHY dan Yenny Wahid.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Inilah 5 Aplikasi Trading Bitcoin dan Crypto Terbaik
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
