Advertisement
Arief Poyuono Ajak Pemilih Prabowo Boikot Pemerintah & Tak Bayar Pajak
Wakil Ketua Partai Gerindra Arief Poyuono. - JIBI/Bisnis Indonesia/Jaffry Prabu Prakoso
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno menyerukan semua pemilih pasangan calon presiden dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak membayar pajak. Sebab, menurut dia, pemerintahan baru yang akan dibentuk berdasarkan hasil Pilpres 2019 tidak sah.
"Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate. Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," katanya seperti dikutip dalam siaran pers, Rabu (15/6/2019).
Advertisement
Arief menuturkan seluruh pendukung paslon 02 dipersilakan melakukan gerakan diam seribu bahasa. Para pendudukung dan pemilih Prabowo-Sandi, lanjutnya, tidak perlu melayangkan kritik apapun terhadap pemerintahan yang menurutnya tidak konstitusional.
"Kamilakukan gerakan boycott pemerintahan hasil Pilpres 2019 seperti yang pernah diajarkan oleh Ibu Megawati ketika melawan rezim Suharto yang mirip dengan rezim saat ini," ungkapnya.
Dengan menolak membayar pajak dan tidak mengakui pemerintahan yang dihasilkan oleh Pilpres 2019, Arief juga meminta agar anggota DPR RI Gerindra dan Parpol Koalisi Adil-Makmur tidak perlu ikut membentuk DPR RI 2019-2024.
Menurutnya, kelak negara lain juga tidak akan mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019. "Ini penting dilakukan agar sistem demokrasi yang jujur, bersih, dan adil bisa kita pertahankan," tuturnya.
Arief tidak menjelaskan apakah pemilih 02 yang tidak membayar pajak boleh menggunakan layanan publik yang dibiayai dari uang pajak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
China Terapkan Tarif Impor Daging Sapi 55 Persen Mulai 2026
Ledakan Bar Resor Mewah Swiss, 10 Orang Dilaporkan Tewas
Arab Saudi Pecahkan Rekor Eksekusi Mati 2025, 356 Orang
20 Ribu Buruh Akan Demo Tolak UMP 2026 di Jakarta dan Bandung
Advertisement
Prabowo: Bencana Sumatera Tak Perlu Status Nasional
Prabowo: Bantuan Bencana Harus Lewat Mekanisme Resmi
Pengguna Transportasi Nataru Tembus 16 Juta Orang
BMKG Catat 1.556 Gempa Guncang Aceh Sepanjang 2025
600 Hunian Danantara Siap Diserahkan ke Daerah
Advertisement
PBB Kecam Israel Hentikan Operasi UNRWA
Prabowo Minta Danantara Koordinasi Ketat Bangun Hunian Bencana
Kuala Lumpur Berlakukan Denda Sampah hingga Rp8,2 Juta
Polisi Selidiki Laka Laut KM Putri Sakinah di Labuan Bajo
Kemenkes Siagakan Antibisa Ular di Wilayah Baduy
Advertisement
Teror Beruntun Rumah DJ Donny Diserang Molotov, Ini Respons Polisi
Berita Pilihan
- Tanpa Kembang Api, Prabowo Rayakan Tahun Baru Bersama Pengungsi
- Trump Pertimbangkan Jual Jet Tempur F-35 ke Turki, Israel Waspada
- Trump Klaim 95 Persen Rencana Damai Rusia-Ukraina Telah Disepakati
- 46.207 Penumpang Tinggalkan Jakarta dengan Kereta Api Hari Ini
- Ratusan Warga Terdampak Banjir Bandang Kalimantan Selatan
Advertisement
Cuaca Ekstrem, Bangunan Joglo Ambruk Timpa Warga Wonosari
Advertisement
Tiket Museum Nasional Disesuaikan, Lansia hingga Yatim Gratis
Advertisement
Berita Populer
- iPhone Fold Bocor: Layar Tanpa Crease, Harga Tembus Rp40 Juta
- Brankas Bank di Jerman Dibobol, Kerugian Capai Rp588 Miliar
- Kontrak Berakhir 2026, Ducati Disebut Tak Rela Lepas Marquez
- Inilah Negara Paling Awal dan Paling Akhir Rayakan Tahun Baru 2026
- Smartphone T1 Donald Trump Alami Penundaan Pengiriman
- BYD Yuan Max Terpantau Uji Jalan, Crossover Listrik Baru
- Cegah Predator Digital, Polisi Denmark Patroli di Game
Advertisement
Advertisement
