Advertisement
Ini Tanggapan Fahri Hamzah Soal Pencabutan Pencekalan Kivlan Zen
Mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat (Kas Kostrad) Mayjen TNI Purnawirawan Kivlan Zein (tengah) menghadiri unjuk rasa menuntut diusutnya dugaan kecurangan Pemilu 2019 di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (9/5/2019). - ANTARA/Aditya Pradana Putra
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memberikan reaksi atas dicabutnya permohonan cegah dan tangkal terhadap mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen.
Dalam akun Twitter-nya, Sabtu (11/5/2019), dia turut berkomentar atas pencabutan cegah dan tangkal (cekal) oleh polisi terhadap Kivlan Zen, yang menjadi terduga kasus makar. Pencabutan itu dilakukan kemarin pagi.
Fahri mengatakan pembatalan panggilan dan cekal serta semua kebijakan yang maju mundur menunjukkan bahwa hukum Indonesia diatur oleh segelintir orang serta diatur dengan uang dan otot. Dia melanjutkan implementasi penegakkan hukum di Indonesia pandang bulu.
Advertisement
Pembatalan panggilan, pembatalan cekal dan semua yg maju mundur hanya menunjukkan bahwa hukum kita:
— #ArahBaru2019 (@Fahrihamzah) May 11, 2019
1. Diatur segelintir orang.
2. Diatur pakai uang atau otot.
3. Siapa yang kuat aman.
4. Siapa yang lemah punah.
Hukum pandang bulu yg menang yg banyak bulu-nya (tebak? ).
Padahal, pencekalan itu dilakukan sehari sebelumnya. Surat tersebut diberikan langsung kepada Kivlan Zen ketika dirinya tengah menunggu pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Saat itu, Kivlan Zen disebut berencana pergi ke Brunei Darussalam melalui Batam.
Perihal pencabutan pencekalan dibenarkan oleh Kasubag Humas Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Sam Fernando, kemarin.
BACA JUGA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Ini Penjelasannya
Asrama Polri Kramat Jati Terbakar, Ternyata Ini Penyebabnya
Wakil Wali Kota Bandung Erwin Diperiksa Terkait Korupsi Anggaran 2025
MUI-DPR Akan Gelar Konferensi Asia Pasifik untuk Palestina
Advertisement
Perhiasan Dicuri dari Museum Louvre Masih Belum Ditemukan
KPK Periksa Anggora DPR RI Rajiv, Saksi Korupsi CSR BI
Menkes: CKG Menyasar 70 Juta Orang di 2025
Dasco Bertemu Abu Bakar Baasyir, Bahas Isu Kebangsaan
Pemilik Mobil Berlabel BGN Angkut Babi Akan Dilaporkan ke Polisi
Advertisement
Hasil Cek Kesehatan, 2 Juta Anak Indonesia Terkena Gangguan Mental
38 Pompa dan 1 Pesawat Dikerahkan untuk Atasi Banjir Semarang-Demak
Surat Kerja Sama yang Viral Ternyata Palsu, Ini Kata Kemendagri
ASEAN Tegaskan Tak Akan Kirim Pengamat ke Pemilu Myanmar
Kabar IKN Terkini, Dipastikan Capai Target Jadi Ibu Kota Politik 2028
Advertisement
MK Tolak Uji Materi Aturan Batas Usia Pemuda Jadi 40 Tahun
Berita Pilihan
- ASEAN Tegaskan Tak Akan Kirim Pengamat ke Pemilu Myanmar
- MK Tolak Uji Materi Aturan Batas Usia Pemuda Jadi 40 Tahun
- Proses Dekontaminasi Radioaktif 22 Pabrik di Cikande Selesai
- Imbas Shutdown, Dana Perumahan Militer AS Dialihkan untuk Gaji Tentara
- Soal Ritel Besar, Kemenko PM Susun Pemerataan Rantai Bisnis yang Adil
Advertisement
Ini Peta Kerawanan Potensi Bencana Hidrometeorologi di Gunungkidul
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Anton Fase Pulih dari Cedera, Berpotensi Perkuat PSIM Jogja vs Persik
- Jumlah Penerima MBG Sentuh Angka 40 Juta di Akhir Oktober 2025
- Droping Air Bersih di Gunungkidul Dihentikan
- Masyarakat Diimbau Tak Tergiur Tawaran Lowongan Kerja di Medsos
- KPK Sita Mata Uang Asing di Korupsi Kuota Haji Era Menag Yaqut
- Penentuan UMK 2026, Survei KHL Sleman Hanya Dilakukan Semester II
- Rusia Sambut Baik Bergabungnya Timor Leste ke ASEAN
Advertisement
Advertisement
