Musim Hujan November 2026, BNPB Ingatkan Ancaman Banjir dan Longsor
BNPB mengingatkan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem, banjir bandang, longsor, dan banjir lahar saat musim hujan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono. /Suara.com
Harianjogja.com, JAKARTA--Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono meminta Partai Demokrat keluar dari koalisi pendukung Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.
Pasalnya, setelah hari pemungutan suara Pilpres 2019, Arief menilai sikap Demokrat mulai berubah dan tak total mendukung Prabowo – Sandiaga. Bahkan, Arief mengibaratkan Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono sebagai serangga Undur-undur.
Sebab, kata Arief, Demokrat kekinian tengah mengais harapan dari Capres nomor urut 1 Jokowi, meski secara prosedural masih mendukung Prabowo. Arief menegaskan, sikap Demokrat itu lantaran Jokowi sebagai petahana belum menjamin tokoh-tokoh partai yang terseret korupsi tak diapa-apakan.
"Saya tahu kok kenapa [Demokrat] kayak undur-undur, maklum belum klir jaminan hukum dari Kangmas Joko Widodo bagi keluarga SBY yang diduga banyak terlibat kasus korupsi. Kayak kasus korupsi proyek Hambalang," ujar Arief, Jumat (10/5/2019).
"Tapi saya yakin Kangmas Joko Widodo tidak akan pernah menjamin keluarga SBY enggak akan diproses hukum oleh KPK. Sebab kangmas itu selama ini jelas sangat mendukung pemberantasan korupsi,” ucapnya.
Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menilai Arief sudah melayangkan tuduhan serius kepada keluarga ketuanya. "Terkait tuduhan Poyuono, keluarga SBY diduga banyak terlibat kasus korupsi dan meminta jaminan hukum dari Jokowi, secara hukum ini tuduhan yang sangat serius," ujarnya.
Ia menegaskan, Arief harus siap bertanggung jawab di hadapan hukum soal tuduhannya tersebut. Apalagi, menurut Jansen, Arief sudah menuduh dua presiden sekaligus. “Dia menuduh Presiden Jokowi melakukan pembiaran hukum dan Presiden SBY korupsi," sambungnya.
Dari segi politik, Jansen juga mempertanyakan apakah pernyataan Arief itu mewakili pribadi atau Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.
"Kalau iya, ini sangat berbahaya karena tuduhan Puyono ini tuduhan yang serius secara hukum. Kami meminta Gerindra untuk menegur Arief dan dia harus minta maaf,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
BNPB mengingatkan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem, banjir bandang, longsor, dan banjir lahar saat musim hujan.
Mutasi Polri November 2026 menyasar enam perwira terkait Polda DIY, termasuk pergantian Kapolresta dan Wakapolresta Yogyakarta.
Sri Sultan mengingatkan pemanfaatan kekayaan geologi Indonesia harus memperhatikan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
PVMBG menjelaskan daratan baru di perairan Tual terbentuk dari material mud volcano yang terdorong ke permukaan setelah aktivitas gempa.
Rosan Roeslani menargetkan laporan keuangan Danantara selesai November 2026 setelah proses konsolidasi lebih dari 1.000 perusahaan.
DPRD Kulonprogo meminta event wisata tetap digelar pada 2027. Dispar mencatat 12 agenda, termasuk Arung Progo Festival menuju PON 2028.