Advertisement
BPN Akan Laporkan Kecurangan Pemilu ke Bawaslu Besok
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto bersama tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) memberikan keterangan kepada wartawan di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Rabu (8/5/2019). - ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Kubu calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan mengajukan gugatan hukum atas dugaan kecurangan Pemilu 2019 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Jumat (10/5/2019).
Ketua DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memastikan langkah itu disebut sesuai dengan perintah calon presiden (capres) Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra.
Advertisement
"Kami diminta Pak Prabowo untuk menempuh prosedur hukum sehingga ada beberapa laporan yang akan kami laporkan ke Bawaslu," ujarnya dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (9/5).
Dasco mengungkapkan laporan dugaan kecurangan itu murni dari hasil temuan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan masyarakat. Dia juga mengatakan tidak melarang kalau ada masyarakat yang turut serta melaporkan kasus itu ke Bawaslu asalkan memenuhi prosedur aturan yang ada.
Sementara itu, Prabowo bersama petinggi BPN mendatangi DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rabu (7/5/2019). Usai pertemuan tersebut, ada sinyal bahwa data penghitungan suara internal BPN pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 bakal dipublikasikan pekan depan.
"Mudah-mudahan Senin [pekan depan] ada ekspose. Tentu ini kami ekspose ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, masyarakat, dan apa yang disampaikan terbukti kebenarannya akan jadi rujukan semua pihak. Tinggal diuji saja oleh Bawaslu dan KPU," papar Ketua DPP PKS Almuzzammil Yusuf.
Dia menjelaskan ekspose itu menyangkut perhitungan suara Pilpres 2019 oleh internal BPN. Almuzzammil juga mengaku telah mengundang sejumlah ahli untuk mendapatkan masukan terkait dugaan kecurangan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi Berbagi Tanggung Jawab Selesaikan RDTR
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Advertisement
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
