Advertisement
Wiranto Sangkal Pernyataan Kubu Prabowo Soal Kecurangan Pemilu: Ini Katanya
Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers seusai rapat koordinasi khusus (Rakorsus) tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (24/4/2019). - ANTARA/Renald Ghifari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyangkal pernyataan tim Prabowo-Sandi tentang kecurangan dalam Pemilu 2019. Menurutnya tidak ada upaya kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif, bahkan brutal.
Wiranto mengatakan bahwa jika itu benar terjadi, dia pasti akan tahu. Akan tetapi dia tidak menemukan itu terjadi di dalam pemerintahan.
Advertisement
“Saya sebagai Menko Polhukam pasti tahu. Dan saya masuk di dalamnya sebagai aktor,” katanya di kantornya, Senin (6/5/2019).
Wiranto menjelaskan bahwa kecurangan pemilu tidak pernah mungkin terjadi, dilakukan, dan terpikir oleh pemerintah.
Setiap kali dia mengadakan pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dia selalu bertujuan untuk membantu pesta demokrasi ini.
“Yang kita bicarakan adalah bagaimana kita [pemerintah] bisa bantu mereka. Saya selalu tanya apa yang kurang, apa yang saya bisa bantu, bagaimana kekuarangan di daerah. Bukan konspirasi untuk melakukan kecurangan,” jelasya.
Wiranto mengakui bahwa pemilu ada kecurangan. Akan tetapi ada wadah untuk menyelesaikan itu, yakni melalui proses hukum.
“Kalau ada kecurangan ada Bawaslu. Kalau ada selisih suara, ada Mahkamah Konstitusi,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
