Advertisement
Hakim PN Balikpapan Minta Rp500 Juta Agar Terdakwa Pemalsu Surat Tanah Bebas
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - KPK membeberkan bagaimana seorang hakim di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur menerima suap dari terdakwa pemalsu surat tanah yang tenga berperkara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Pengadilan Negeri Balikpapan. Tiga orang tersebut yaitu Kayat (KYT), hakim PN Balikpapan, Sudarman (SDM) dan Jhonson Siburian (JHS).
Advertisement
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, SDM adalah terdakwa kasus pemalsuan surat tanah yang disidang di PN Balikpapan dengan nomor perkara: 697/Pid.B/2018/PN Bpp.
Setelah sidang, hakim KYT bertemu dengan JHS selaku pengacara SDM dan menawarkan bantuan pembebasan terhadap kliennya dengan fee Rp500 juta. Namun, SDM berjanji akan memberikan duit sebesar itu bila tanahnya yang ada di Balikpapan sudah laku terjual.
"Untuk memberikan keyakinan pada KYT, SDM sampai menawarkan agar KYT memegang sertifikat tanahnya dan akan memberikan uang setelah tanahnya laku terjual. Namun KYT menolak dan meminta fee diserahkan dalam bentuk tunai saja," kata Laode saat jumpa pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (4/5/2019).
Laode melanjutkan, pada Desember 2018, SDM dituntut pidana lima tahun penjara atas kasus pemalsuan tersebut. Namun SDM diputus lepas dengan tuntutan tidak diterima oleh hakim KYT. Walhasil SDM dibebaskan.
"Sekitar sebulan setelah pembacaan putusan, karena uang belum diserahkan atau pada Januari 2019, KYT menagih janji SDM melalui advokatnya yakni JHS," terang dia.
Pada 2 Mei 2019, advokat JHS bertemu hakim KYT di PN Balikpapan. KYT menyampaikan akan pindah tugas ke Sukoharjo seraya menagih fee pembebasan SDM.
"KYT menyampaikan akan pindah tugas ke Sukoharjo dan menagih janji fee dan bertanya oleh-olehnya mana?" ucap Laode.
Mendapat tagihan itu, pada 3 Mei 2019, SDM mengambil uang Rp250 juta di sebuah bank di Balikpapan. Dari jumlah tersebut, Rp200 juta dimasukkan ke dalam plastik hitam dan Rp50 juta dimasukkan dalam tasnya. Kemudian, SDM menyerahkan uang Rp200 juta itu kepada pengacaranya, JHS dan staf JHS bernama Rosa Isabela (RIS) untuk diberikan kepada hakim KYT.
"Selanjutnya pada 4 Mei 2019, RIS dan JHS menyerahkan uang sebesar Rp100 juta kepada hakim KYT di PN Balikpapan. Sedangkan Rp100 juta lainnya ditemukan di kantor JHS," ungkap Laode.
Sebagai pihak yang diduga menerima suap, hakim KYT disangkakan melanggar melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara itu sebagai pihak yang diduga pemberi suap, SDM dan JHS disangkakan melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
Pegagan Berpotensi Memperbaiki Daya Ingat, Guru Besar UGM: Meningkatkan Dopamin
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
- Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
- Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
- BKKBN-TNI AD Kolaborasi Membangun Sumber Air Bersih Guna Turunkan Stunting
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Advertisement
Advertisement