Advertisement
Organisasi Masyarakat Sipil Diminta Dampingi Pemda Wujudkan Daerah Layak Anak
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Organisasi masyarakat sipil diminta mendampingi daerah dalam kebijakan perlindungan anak untuk mewujudkan daerah layak anak.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Yayasan Wahana Visi Indonesia melakukan penandatanganan nota kesepahaman. Hal itu terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah program yayasan tersebut.
Advertisement
“Banyak yang sudah dilakukan WVI dan ini merupakan praktik baik dalam mendorong pemerintah setempat untuk selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak," ujar Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu, Jumat (12/4/2019)..
Demi mewujudkan perlindungan anak diperlukan kerja sama dari berbagai pihak termasuk lembaga masyarakat. Hal itu diperlukan untuk membuat perubahan berkesinambungan pada kehidupan anak, keluarga dan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan tanpa membedakan agama, ras, etnis dan jenis kelamin, ujar Pribudiarta.
Sejak 2005 WVI bekerja sama dengan Kemen PPPA membantu pelaksanaan program yang berfokus pada anak.
Berbagai program perlindungan anak dilakukan lembaga itu melalui pendampingan program perlindungan anak seperti pendampingan forum anak, advokasi dan sosialisasi tentang perlindungan anak, serta perlindungan anak berbasis masyarakat.
Berdasar nota kesepahaman ini , nantinya akan dilakukan pendampingan di wilayah tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga desa.
Kegiatan akan dilakukan pada bidang penguatan kebijakan nasional dan daerah terkait penyelenggaraan perlindungan anak, pendampingan aktivasi penyelenggaraan perlindungan anak, serta pengembangan dan penguatan peran pemerintah daerah, pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
Hingga 2018, terdapat 27 kabupaten/kota area program pelayanan WVI yang telah mendeklarasikan komitmennya menuju daerah layak anak, dan 9 kabupaten/kota lainnya tengah diupayakan advokasi menuju komitmen tersebut.
“Memfasilitasi implementasi KLA di Indonesia merupakan salah satu komitmen WVI. Melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama Kemen PPPA ini, kami berharap ruang untuk melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa di wilayah program pelayanan WVI dapat didukung penuh oleh Kemen PPPA. Kolaborasi dan kemitraan untuk bertukar ide juga dapat dilakukan dengan maksimal antara kedua belah pihak. Dengan demikian, kita dapat bergandengan tangan dan memiliki komitmen yang sama menuju Indonesia Layak Anak 2030,” ujar Direktur Nasional WVI, Doseba Sinay.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
Advertisement
Tingkatkan Daya Saing, Pemkot Jogja Dorong Sertifikasi dan Legalitas Produk UMKM
Advertisement
Kota Isfahan Bukan Hanya Pusat Nuklir Iran tetapi juga Situs Warisan Budaya Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Amankan Aksi Demo di Jakarta, Ribuan Personel Gabungan Polri, TNI dan Dishub Diterjunkan
- KPK Bakal Periksa Bupati Sidoarjo Hari Ini
- Ledakan di Isfahan Diklaim Karena Sistem Pertahanan Iran Aktif, Bukan Akibat Rudal Israel
- 2 Pesawat Penerbangan Sipil Ini Langsung Putar Haluan Hindari Serangan Israel ke Iran
- Gunung Ruang Erupsi, Penutupan Operasional Bandara Sam Ratulangi Diperpanjang
- Iran Bantah Penyebab Hancurnya Gedung Pembangkit Listrik Israel
- Pengakuan Warga Kota Isfahan, Terkait Kabar Israel Serang Iran
Advertisement
Advertisement