KPK Ingatkan Pihak Lain Jangan Mengail di Air Keruh Petisi 114 Pegawai

Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan pihak lain untuk tidak mengail di air keruh menyusul munculnya petisi dari 114 penyidik dan penyelidik KPK belum lama ini. 

"[Kami ingatkan] Jangan sampai diarahkan pada, misalnya, seolah-olah penanganan perkara tertentu itu tidak kuat atau yang lain-lain," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (14/4/2019).

Menurut Febri, semua perkara yang tengah ditangani KPK dipastikan sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan secara substansi sangat kuat.

Pimpinan KPK segera bertemu untuk beraudiensi dan mendengar langsung keluhan-keluhan dari penyidik KPK untuk kemudian mencari jalan keluar. Agenda pertemuan dijadwalkan pekan depan.

"Sehingga dinamika internal ini bisa terselesaikan dengan baik tanpa kemungkinan adanya, misalnya, pihak-pihak lain yang menunggangi peristiwa ini yang kemudian memengaruhi penanganan-penanganan perkara di KPK," ujar Febri. 

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Tri Sasongko mengatakan yang terpenting dari adanya petisi itu adalah KPK perlu menginformasikan status penanganan sejumlah kasus ke publik. 

Lembaga antirasuah di masa kepemimpinan Agus Rahardjo ini tengah menangani kasus besar seperti dugaan suap terkait dengan pengadaan dan mesin pesawat dari Airbus S.A.D dan Rolls-Royce P. L. C pada PT Garuda Indonesia Tbk.

Kemudian, dua kasus lain yang dinilai masih harus segera diselesaikan yaitu pengadaan Quay Container Crane (QCC) di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II serta pengembangan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dari ketiga kasus yang melibatkan nama-nama besar itu, dua di antaranya telah menjadi tersangka yaitu mantan Dirut Pelindo II RJ Lino dan mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar. Namun, keduanya belum ditahan.

Sementara itu, pengendali saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim, diduga terlibat dalam pusaran kasus BLBI.

"[Informasi ini] agar publik tidak mengira kasus-kasus tersebut tidak dipetisikan. Ini untuk menjaga kredibilitas KPK juga," katanya.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai petisi yang disampaikan unit penindakan KPK kepada pimpinan dinilai bagus sebagai dinamika saling kontrol untuk kemajuan KPK.

Namun, dia juga menyoroti agar KPK betul-betul menyelesaikan kasus besar seperti Pelindo II. Menurut dia, jangan sampai KPK hanya berhenti di level bupati atau kasus yang kerugiannya hanya ratusan juta.

"Padahal KPK dibentuk untuk berantas kasus besar," ujarnya.

Sebelumnya, muncul petisi dari 114 penyelidik dan penyidik KPK yang resah dengan buntunya segala penindakan.

Setidaknya ada 5 poin ungkapan keresahan di Kedeputian Penindakan yaitu terkait kerap bocornya operasi tangkap tangan (OTT), buntunya pengembangan perkara ke level big fish, perlakuan khusus pada saksi, terhambatnya izin melakukan penggeledahan hingga adanya pembiaran atas dugaan pelanggaran berat. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia