Advertisement
Jokowi Punya 3 Kartu Sakti, Baru 27% Warga yang Tahu
Jokowi bagikan bansos PKH dan BPNT di Cilacap, Jawa Tengah, Senin, (25/2/2019). - Ist/ Dok Kemensos
Advertisement
Harianjogja.com, NGAWI-- Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo punya tiga kartu sakti, namun hasil survei menyebut baru 27% masyarakat mengetahui program tiga kartu saktinya itu.
"Baru 27 persen. Berarti ini perlu dikenalkan dan bapak ibu sekalian juga tolong ini dikenalkan kepada masyarakat," kata Jokowi saat kampanye terbuka di GOR Bung Hatta Ngawi, Jawa Timur, Selasa (2/4/2019) malam.
Advertisement
Ia menjelaskan tiga kartu sakti, yakni Kartu KIP Kuliah, Kartu Pra Kerja, dan Kartu Sembako Murah itu akan berlaku pada 2020 karena merupakan program sebagai capres.
KIP Kuliah diberikan kepada lulusan SMA dan SMK yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, baik akademi, universitas, perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.
BACA JUGA
"Nanti akan dibayar oleh yang namanya KIP Kuliah ini," katanya.
Jokowi berharap, dengan Kartu KIP Kuliah itu, Indonesia bisa mencetak sarjana sebanyak-banyaknya.
"Kalau anak-anak kita semuanya bisa kuliah, pintar-pintar, sehat-sehat semuanya, negara ini akan menang berkompetisi, bersaing dengan negara-negara lain," katanya.
Kedua, lanjutnya, Kartu Pra Kerja bagi lulusan SMA/SMK, lulusan akademi dan perguruan tinggi, sebelum masuk dunia kerja.
"Akan diberikan 'training' dan pelatihan di sini, 'training' dan pelatihan di kementerian-kementerian, BUMN maupun swasta. Keinginan kita setelah lulus 'training' itu ada sertifikat langsung bisa masuk ke dunia kerja," kata Jokowi di depan 6.000 simpatisannya yang hadir.
Jokowi menyampaikan bahwa kartu itu juga memberikan honor kepada pemegang kartu yang belum masuk dunia kerja
Ketiga, katanya, Kartu Sembako Murah, di mana pemegang kartu itu mendapatkan diskon kebutuhan pokok keluarga dengan harga terjangkau atau murah.
Survei Indo Barometer menyebutkan mayoritas publik belum mengetahui akan keberadaan tiga kartu sakti yang disampaikan Joko Widodo dalam kampanye Pilpres 2019, namun masyarakat menyukai program tersebut.
"Program-program tersebut disukai masyarakat namun yang kenal atau tahu masih rendah atau di bawah 40 persen," kata peneliti Indo Barometer Hadi Suprapto Rusli dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan terkait dengan program Kartu Sembako Murah, 40,5% masyarakat mengetahui atau pernah mendengarnya dan yang tidak mengetahui program tersebut 59,5%.
Dari mereka yang tahu atau pernah mendengar, menurut dia, mayoritas masyarakat setuju 89,9% dan yang tidak setuju 4,9%.
Dia mengatakan ada dua alasan teratas alasan masyarakat menyukai program sembako murah, yaitu pertama membantu perekonomian rakyat 60,6%, kedua meringankan beban masyarakat 14,6%.
"Adapun dua alasan teratas masyarakat tidak setuju dengan program tersebut sebab masyarakat menilai pembagian sembako tidak merata sebesar 45,8 persen dan menganggap programnya tidak bermanfaat sebesar 16,7 persen," katanya.
Untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah), menurut dia, 27% masyarakat mengetahui program KIP Kuliah dan 73% masyarakat tidak tahu.
Dia mengatakan dari masyarakat yang sudah mengetahui program itu, mayoritas setuju 85,5% dan yang tidak setuju 6,8%.
"Program KIP Kuliah dinilai bermanfaat 33,9 persen dan membantu masyarakat agar dapat melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi sebesar 24,2 persen," ujarnya.
Menurut Hadi, alasan masyarakat tidak setuju karena pembagiannya tidak merata atau tidak tepat sasaran 22,7% dan ada juga yang mengatakan programnya tidak bermanfaat 13,6%.
Untuk program Kartu Pra Kerja (KPK), menurut dia, 27,8% masyarakat mengetahui akan adanya program tersebut ke depan dan 72,2% menyatakan tidak mengetahui.
"Dari masyarakat yang tahu atau pernah mendengar sebesar 69,2 persen mayoritas masyarakat setuju dengan program tersebut dan yang tidak setuju sebesar 22,2 persen," katanya.
Hadi mengatakan program KPK dinilai bermanfaat 30,3%. Dengan adanya Kartu Pra Kerja masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan pekerjaan 18,2%.
Ada dua alasan tertinggi masyarakat tidak setuju menganggap Kartu Pra Kerja karena tidak mendidik masyarakat 44,6% dan akan mengakibatkan angka pengangguran bertambah 10,8%.
Survei Indo Barometer itu dilakukan pada 15-21 Maret 2019 di 34 provinsi dengan melibatkan 1.200 responden dan "margin of error" +/- 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%.
Metode penarikan sampel dengan "multistage random sampling" dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara tatap muka dengan mengisi kuesioner.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Gempa M5,7 Guncang Tenggara Tuapejat, Tak Berpotensi Tsunami
- Indonesia Soroti Insiden Berulang di Lebanon, Minta PBB Bertindak
- Kedatangan Jenazah Prajurit TNI dari Lebanon Dikawal Puluhan Personel
- Siswa Keracunan Spageti MBG, Operasional Dapur Disetop
- Viral MBG Dibungkus Kresek, Satgas dan BGN Turun Tangan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Sekolah dan ASN Didorong Ubah Kebiasaan Demi Hemat Energi
- Biaya Hidup di Jogja 2026, Hitungan Versi BPS dan Perkiraan Riil
- Potongan Jenazah Ditemukan di Kapal Thailand yang Diserang Rudal
- Wapres Gibran Lepas Alumni Pejuang Digital untuk Pendidikan 3T
- Pacuan Kuda Bantul Makin Meriah STY dan Es Krim Jadi Magnet
- Dua Prajurit Masih Dirawat, KSAD Ungkap Situasi Terkini Lebanon
- Suhu Kawah Melonjak Radius Aman Gunung Slamet Diperluas
Advertisement
Advertisement









