Setelah George Clooney, Giliran Elton John Yang Memboikot Hotel Milik Pemerintah Brunei

Newswire

Selasa, 02 April 2019 - 13:07 WIB

Bernadheta Dian Saraswati

Setelah George Clooney, Giliran Elton John Yang Memboikot Hotel Milik Pemerintah Brunei

Elton John - Reuters

Harianjogja.com, JAKARTA--Hukuman mati bagi kaum homoseksual dan perzinahan yang diterapkan Brunei Darussalam mendapat kritik keras dari penyanyi papan atas, Elton John. Ia mengaku mengikuti jejak aktor George Clooney yang memboikot sembilan hotel milik pemerintah Brunei Darussalam.

"Saya memuji teman saya, George Clooney, karena mengambil sikap menentang diskriminasi anti-gay dan kefanatikan yang terjadi di negara Brunei, tempat di mana orang-orang gay dianiaya, atau lebih buruk, dengan memboikot hotel-hotel sultan," cuit dia melalui laman Twitternya, Sabtu (30/3/2019), seperti dilansir the Guardian, Minggu (31/3/2019).

Pria berusia 72 tahun itu seorang veteran kampanye hak-hak gay, mengaku bersedih untuk para staf hotel, namun dia merasa perlu menyuarakan perlakuan buruk pada gay tidak dapat diterima.

Sebelumnya, Clooney menyerukan pemboikotan sembilan hotel milik Brunei di Amerika Serikat, Prancis, dan Italia, termasuk Dorchester di London dan Beverly Hills Hotel di Los Angeles.

BACA JUGA

"Setiap kali kita menginap atau melakukan pertemuan atau makan di salah satu dari sembilan hotel ini, kita memasukkan uang langsung ke kantong orang-orang yang memilih untuk melempari dan mencambuk mati warga mereka karena gay atau dituduh berzinah," kata Clooney.

Sementara itu, pihak Dorchester belum mau berkomentar untuk pemboikotan ini.

Brunei menganut monarki absolut dan berada di bawah pemerintahan Sultan Hassanal Bolkiah selama 51 tahun. Pemerintah berencana menerapkan hukum pidana baru yang keras - yang juga mengamanatkan amputasi tangan dan kaki untuk pencurian.

Homoseksualitas memang ilegal di kesultanan. Hukum hanya berlaku untuk muslim.

Brunei pertama kali mengumumkan peraturan ini pada 2013, tetapi implementasinya tertunda karena berbagai hal, salah satunya penolakan dari pihak oposisi yang terdiri dari kelompok-kelompok hak asasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara/Bisnis.com