BLBI Dinyatakan Lunas, Hardjuno Pertanyakan Hak Tagih Rp110 Triliun
Pemerintah menyatakan kewajiban BLBI Rp218,3 triliun ke BI lunas. Hardjuno menyoroti hak tagih negara dan beban fiskal yang masih perlu dijelaskan.
Fadli Zon./JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA--Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga, Fadli Zon menegaskan, Prabowo Subianto bukan pendukung ideologi khilafah.
Karena itu menurut dia tidak mungkin Prabowo akan menggantikan ideologi Pancasila dengan khilafah ketika memenangkan kontestasi Pemilu Presiden 2019.
"Soal nasionalisme, Prabowo sangat nasionalis, beliau pertaruhkan jiwa dan raga saat menjadi prajurit TNI hingga saat ini," kata Fadli, di Jakarta, Kamis (28/3/2019).
Ia mengatakan, di TNI, tidak perlu diragukan bagaimana institusi tersebut memupuk ideologi nasionaliame para prajuritnya dalam mempertahankan kedaulatan.
Fadli yang merupakan politisi Partai Gerindra itu menilai pandangan Prabowo selama ini sangat jelas dalam mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan yang lain.
Direktur Materi Debat BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said, mengingatkan kepada pihak-pihak yang terus menyebarkan pandangan bahwa Prabowo didukung organisasi berpaham khilafah, untuk berhenti menyebarkan kabar bohong itu.
"Saya ingatkan agar dihentikan karena itu bukan saja fitnah namun sudah dorongan ke arah perpecahan," ujarnya.
Said mengatakan, seorang prajurit profesional hingga pangkat jenderal seperti Prabowo lalu membangun partai politik berpaham nasionalis-religius, tidak logis kalau disebut akan membangun sistem khilafah.
Karena itu dia menilai tidak mungkin Prabowo bergeser dari komitmennya untuk membangun, mengedepankan dan melaksanakan ideologi Pancasila.
"Jangan membawa dalam forum debat capres dengan hal yang tuduhannya tidak berdasar, tolong hentikan omongan seperti itu," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemerintah menyatakan kewajiban BLBI Rp218,3 triliun ke BI lunas. Hardjuno menyoroti hak tagih negara dan beban fiskal yang masih perlu dijelaskan.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai beroperasi 1 Oktober 2026 dan akan dievaluasi pemerintah pada 7 Oktober.
UGM menilai wacana kuliah gratis perlu memprioritaskan warga kurang mampu dan memperluas akses pendidikan tinggi.
Kemarau panjang di Cangkringan membuat dua sekolah kekurangan air dan memicu tiga kebakaran sejak Juni 2026.
Dinsos Kulonprogo mengingatkan penerima bansos wajib mendaftar Perlinsos karena aplikasi ini akan menjadi basis data penyaluran bantuan mulai 2027.
Muhammad Qodari membantah sejumlah tudingan terhadap Bakom, termasuk isu Timothy Ivan, rekrutmen PAN, dan anggaran media Rp60 miliar.