Advertisement
Dua Tahun Menjabat Bupati Boyolali, Harta Semo Samodro Turun Rp1 Miliar, Ini Rinciannya
Bupati Boyolali Seno Samodro. (Dok)
Advertisement
Harianjogja.com, BOYOLALI—Data e-LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkanselama dua tahun menjabat sebagai Bupati Boyolali untuk periode kedua, harta kekayaan Seno Samodro turun cukup drastis.
Berbeda dengan tren harta kekayaan Wakil Bupati M Said Hidayat pada periode yang sama, yang justru mengalami kenaikan.
Advertisement
Berdasarkan data di e-LHKPN KPK, harta Seno pada 2017 tercatat tinggal Rp833,92 juta. Nilai ini turun dibandingkan harta kekayaan menjelang Pilkada 2015, yang saat itu tercatat Seno punya kekayaan Rp1,935 miliar atau mengalami penurunan hingga Rp1 miliar.
Berdasarkan laporan tersebut, terlihat harta tidak bergerak milik Seno yang berupa tanah dan bangunan paling banyak berkurang. Berikut perincian dan perbandingan harta Seno tahun 2015 dan 2017 yang dikutip Solopos.com dari e-LHKPN KPK.
BACA JUGA
Tahun 2015 :
Harta Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) senilai Rp115.544.000, meliputi :
1. Tanah seluas 158 m2, di Boyolali, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2009 senilai Rp2.212.000
2. Tanah seluas 158 m2, di Boyolali, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2009 senilai Rp2.212.000
3. Tanah & Bangunan seluas 112 m2 & 125 m2, di Boyolali, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2012 senilai Rp20.500.000
4. Tanah & Bangunan seluas 271 m2 & 60 m2, di Boyolali, yang berasal dari warisan, perolehan tahun 1998 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya) senilai Rp90.620.000
Harta Bergerak, meliputi :
Harta Bergerak Lainnya Rp59.130.000
Surat berharga Rp0,-
Giro dan Setara kas lainnya, Yang berasal dari hasil sendiri (Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya) senilai Rp1.760.463.391
Piutang Rp0,-
Total Harta senilai Rp1.935.137.391
Tahun 2017 :
Harta tidak bergerak hanya berupa Tanah dan Bangunan Seluas 271 m2/60 m2 di Boyolali, warisan senilai Rp323.320.000
Alat Transportasi berupa Mobil, Honda Accord Sedan Tahun 2010 senilai Rp. 120.000.000
Harta Bergerak Lainnya senilai Rp51.130.000
Surat Berharga Rp0,-
Kas dan Setara Kas senilai Rp339.471.878
Harta Lainnya -
Total Harta Rp833.921.878
Hutang Rp0,-
Sementara itu, Seno tercatat sudah delapan kali melaporkan harta kekayaan sejak 2010 menjelang pencalonan sebagai bupati kala itu. Saat itu, masih berdasarkan laporan harta kekayaan yang disampaikan kepada KPK, harta Seno tercatat sekitar Rp968,356 juta.
Pada 2019, Seno kembali melaporkan harta kekayaan 2018 melalui Laporan Harta Kekayan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang merupakan program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun saat ditanya nilai yang dilaporkan untuk kekayaan tahun 2018, Seno tidak bersedia menyebut angka. “Duh lali angkane [lupa angkanya],” ujarnya, saat ditemui di Balai Sidang Mahesa Boyolali, Senin (12/3).
Semua Pejabat
Seno pun tak bersedia memberikan penjelasan terkait penurunan nilai harta kekayaan tahun 2017 yang dilaporkan kepada KPK tersebut.
Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah kepatuhan pejabat di Boyolali dalam melaporkan harta kekayaan. Selain itu di Boyolali tidak hanya bupati dan wakil yang melaporkan harta kekayaan, tetapi juga anggota DPRD.
“Prinsipnya kekayaan semua pejabat kami laporkan. Sekarang [di Boyolali] anggota DPRD juga harus melaporkan harta kekayaaanya. Ini kami sukseskan, soal isinya berapa tak penting,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Solopos.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kakak Sulung Berpulang, Unggahan Atalia Praratya Mengharukan
- Cegah Anak Tersesat, Masjidil Haram Sediakan Gelang Identitas
- KPK Tegaskan Perceraian Ridwan Kamil Tak Ganggu Kasus Bank BJB
- Baku Tembak di TN Komodo, Tim Gabungan Hadang Pemburu Liar
- Cuaca Ekstrem Landa Negara Arab, Banjir Bandang Picu Korban
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pemkot Jogja Siapkan Parkir Resmi Cegah Parkir Liar Stasiun Tugu
- Kerja di Kafe Tak Selalu Efektif, Coworking Space Jadi Pilihan
- Ekskavasi Terbaru di Pleret Ungkap Dugaan Fondasi Beteng Keraton
- Gerakan Perempuan Dikuatkan Jelang 1 Abad Kongres Perempuan
- MK Putuskan Royalti Hak Cipta Mengacu Tarif Resmi Negara
- Dokter Ingatkan Benjolan di Leher Bisa Jadi Gejala Limfoma
- KSPI Kawal UMP 2026, Ini yang Disarankan untuk Diterapkan
Advertisement
Advertisement





